KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny Sasmita mengatakan, kelas menengah Indonesia tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan biaya hidup yang lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan riil masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong sebagian kelas menengah turun status menjadi kelompok rentan miskin apabila terus berlanjut hingga 2026. Ronny bilang, tekanan terhadap kelas menengah terlihat dari meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup, mulai dari BBM, pangan, pendidikan, sewa rumah, hingga cicilan, sementara kenaikan penghasilan masyarakat cenderung stagnan.
Menurutnya, kelompok kelas menengah berada dalam posisi rentan karena tidak cukup miskin untuk memperoleh bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki kekuatan aset yang cukup untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan.
Baca Juga: Bahaya! Jutaan Kelas Menengah Indonesia Terancam Turun Kelas pada 2026 Ia menyebut kondisi tersebut sebagai
middle class squeeze atau himpitan kelas menengah. Jika tekanan ekonomi terus berlangsung sepanjang 2026, Ronny menyebut, adanya risiko sebagian kelas menengah turun menjadi
aspiring middle class bahkan masuk kategori rentan miskin. "Indikasinya sebenarnya sudah terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Banyak rumah tangga mulai menahan belanja nonprimer, mengurangi tabungan, meningkatkan utang konsumtif, bahkan memakai dana darurat untuk kebutuhan harian," ujar Ronny kepada
Kontan.co.id, Rabu (27/5). Ronny mengatakan, fenomena itu menjadi sinyal bantalan ekonomi rumah tangga mulai menipis. Padahal, kelas menengah selama ini merupakan motor utama konsumsi domestik yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau kelompok ini melemah, efeknya bukan hanya sosial, tetapi juga langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. Selain tekanan biaya hidup, Ronny juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai dapat memperburuk kondisi kelas menengah. Menurut dia, pelemahan permintaan industri, kenaikan biaya produksi, serta tekanan ekonomi global mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. "Jika gelombang PHK meluas, maka tekanan terhadap kelas menengah akan jauh lebih besar karena sebagian besar pekerja formal perkotaan berasal dari kelompok ini," imbuh Ronny.
Baca Juga: Magang Nasional 2025 Rampung, Menaker Klaim 35% Peserta Magang Ditawari Kerja Ronny menambahkan, sebagian besar kelas menengah Indonesia masih sangat bergantung pada pendapatan bulanan dan belum ditopang kepemilikan aset yang kuat. Karena itu, ketika pekerjaan terganggu, daya tahan ekonomi rumah tangga relatif pendek. Ia pun mendorong pemerintah bergerak dalam dua jalur sekaligus, yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan lapangan kerja. Dari sisi daya beli, pemerintah diminta memastikan inflasi pangan tetap terkendali karena pengeluaran terbesar rumah tangga masih berada pada sektor makanan dan transportasi. "Stabilitas harga beras, cabai, minyak goreng, dan energi jauh lebih penting bagi psikologi ekonomi masyarakat dibanding sekadar angka pertumbuhan makro yang tinggi," katanya. Ronny juga meminta pemerintah memperluas insentif bagi kelas menengah produktif melalui keringanan pajak, subsidi transportasi publik, perumahan terjangkau, hingga perlindungan biaya pendidikan dan kesehatan. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, ia menilai fokus pemerintah harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan formal yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca Juga: Bulog: Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Capai 45% Menurutnya, sektor manufaktur, hilirisasi padat karya, ekonomi digital produktif, serta UMKM berorientasi ekspor perlu diperkuat agar kelas menengah memiliki fondasi ekonomi yang lebih stabil. Ia juga bilang, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penyusutan kelas menengah menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menyadari persoalan tersebut sebagai isu strategis nasional. "Kalau kelas menengah terus melemah, dampaknya bukan hanya pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, optimisme generasi muda, dan kualitas demokrasi ekonomi kita ke depan," tutur Ronny. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 