KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah perlu mewaspadai biaya utang pada 2027 yang diproyeksikan masih tinggi. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun tahun depan berada di kisaran7%-7,4%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah sebesar 6,9% dalam RAPBN 2027. "Untuk yield obligasi sendiri, sekarang kan yang 10 tahun kan berada sekitar 7%-an, dan ada potensi kenaikan suku bunga sekitar 2-6 bulan lagi. Jadi tahun depan itu, untuk 10 tahun itu akan bergerak di level sekitar 7% sampai 7,4%," ujar Juniman kepada Kontan, Senin (17/8). Menurutnya, asumsi yield 6,9% masih mungkin tercapai apabil US Treasyury Yield terus turun. Hal ini dapat terjadi jika The Fed mulai menurunkan suku bunga, inflasi AS mereda, dan pertumbuhan ekonomi AS melambat.

Namun, risiko kenaikan yield tetap terbuka jika harga minyak terus meningkat dan kembali mendorong inflasi AS.

Baca Juga: Biaya Berutang Pemerintah 2027 Diproyeksi Masih Mahal, Ini Penyebabnya "Jadi itu yang harus di-manage oleh pemerintah, ada potensi upside, ada potensi downside-nya," katanya.

Pembayaran Beban Bunga Utang Mencapai Rp 650,3 Triliun pada 2027

Juniman menilai, proyeksi yield tersebut menjadi penting karena pemerintah juga memiliki beban yakni harus menanggung pembayaran beban bunga utang yang cukup besar pada 2027, yakni sebesar Rp 650,3 triliun untuk pembayaran bunga utang, naik 11,7% dari outlook 2026.

Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp 589,68 triliun, sedangkan bunga utang luar negeri sebesar Rp 60,63 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2027 sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan, termasuk pembiayaan utang.

Juniman memperkirakan kebutuhan penerbitan utang pemerintah pada 2027 mencapai sekitarRp 876,3 triliun, termasuk sekitar Rp 779,9 triliun melalui penerbitan surat utang dan Rp 90,3 triliun melalui pinjaman.

Jangan Terburu-buru Terbitkan Utang

Dengan prospek suku bunga yang masih tinggi, Juniman menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan utang dalam jumlah besar pada awal 2027. 

Pasalnya, terdapat peluang suku bunga mulai turun pada semester II 2027. Jika pemerintah melakukan front loading atau menerbitkan utang besar-besaran sejak awal tahun, biaya yang ditanggung berpotensi lebih mahal.

Baca Juga: Rekor! ​Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun, Apakah Berbahaya?

"Jangan langsung melakukan front loading. Karena kalau langsung front loading, pemerintah akan membayar lebih mahal," ujar Juniman.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyesuaikan penerbitan utang dengan kebutuhan pada semester I. Sementara itu, penerbitan dapat ditingkatkan pada semester II apabila penurunan suku bunga benar-benar terjadi.

"Kalau potensi penurunan di semester kedua, untuk semester satu, pemerintah harus mengoptimalkan penerbitan sesuai dengan kebutuhannya saja," jelasnya.

Pilih SBN atau Pinjaman?

Juniman juga menyarankan pemerintah fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan, apakah melalui SBN atau pinjaman.

Jika biaya pinjaman lebih murah dibandingkan penerbitan SBN, pemerintah dapat meningkatkan porsi pinjaman. Sebaliknya, jika pasar SBN lebih menarik, pemerintah dapat mengoptimalkan penerbitan surat utang.

"Kalau suku bunga daripada pinjaman lebih mahal secara relatif terhadap penerbitan SBN untuk dalam rupiah, pemerintah bisa memilih di penerbitan SBN. Tapi kalau pinjaman lebih murah, bisa dilakukan switching," katanya.

Selain itu, kondisi yield tenor pendek dan panjang yang saat ini relatif berdekatan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menerbitkan utang dengan tenor lebih panjang.

Juniman menilai pemerintah dapat mengoptimalkan penerbitan SBN tenor 10, 15, hingga 20 tahun apabila biayanya tidak jauh berbeda dengan tenor pendek.

"Kalau lihat selisihnya tidak berbeda jauh. Di sini flattering semua. Jadi jangka panjang lebih baik karena itu akan menghemat cost, dan pemerintah bisa punya waktu untuk bayaran lebih panjang," pungkasnya.

Baca Juga: Utang Pemerintah Melonjak, Hampir Separuh Penerimaan Negara Habis untuk Bayar Utang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News