JAKARTA. Tantangan pemerintah Indonesia ke depan adalah menggerakkan ekonomi berbasis laut melalui pembangunan kota-kota pantai dan sentra-sentra produksi sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan konektivitas antar pulau, yaitu dengan sistem jaringan transportasi kepulauan untuk meningkatkan pemerataan distribusi barang dan jasa yang lebih merata, murah, dan efisien. Selain itu, diperlukan pula rehabilitasi wilayah pesisir yang kini makin rusak dan terlantarkan untuk menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yaitu secara ekonomi produktif, namun tidak merusak lingkungan. “Tantangan lain yang memerlukan perhatian dari kita semua adalah pemerataan pembangunan di wilayah Timur, yaitu wilayah kepulauan yang meliputi Papua, Maluku, dan Maluku Utara sebagai wilayah ekonomi mandiri yang berbasis laut," kata Sharif, dalam siaran persnya, Selasa (17/6). menurut Sharif, para pelaku kegiatan ekonomi di laut seperti Perhubungan Laut, Industri Maritim, Perikanan, Wisata Bahari, ESDM, Bangunan Kelautan, dan Jasa Kelautan, harus semakin diakselerasi di masa-masa mendatang. Para pengusaha dibidang kelautan dan nelayan-nelayan kecil harus semakin diberdayakan, guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku ekonomi kelautan yang handal. Semua kekuatan tersebut akan mendukung kekuatan maritim bangsa. Dimana, kekuatan maritim suatu negara adalah seluruh kekuatan nasional (Ipolesosbudkum, Hankamneg, Iptek, dan Pendidikan) yang dimiliki oleh suatu negara sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasarkan kepada kondisi geografis teritorial sebagai negara kepulauan atau negara yang berbatasan dengan laut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ekonomi berbasis kelautan perlu ditingkatkan
JAKARTA. Tantangan pemerintah Indonesia ke depan adalah menggerakkan ekonomi berbasis laut melalui pembangunan kota-kota pantai dan sentra-sentra produksi sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan konektivitas antar pulau, yaitu dengan sistem jaringan transportasi kepulauan untuk meningkatkan pemerataan distribusi barang dan jasa yang lebih merata, murah, dan efisien. Selain itu, diperlukan pula rehabilitasi wilayah pesisir yang kini makin rusak dan terlantarkan untuk menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yaitu secara ekonomi produktif, namun tidak merusak lingkungan. “Tantangan lain yang memerlukan perhatian dari kita semua adalah pemerataan pembangunan di wilayah Timur, yaitu wilayah kepulauan yang meliputi Papua, Maluku, dan Maluku Utara sebagai wilayah ekonomi mandiri yang berbasis laut," kata Sharif, dalam siaran persnya, Selasa (17/6). menurut Sharif, para pelaku kegiatan ekonomi di laut seperti Perhubungan Laut, Industri Maritim, Perikanan, Wisata Bahari, ESDM, Bangunan Kelautan, dan Jasa Kelautan, harus semakin diakselerasi di masa-masa mendatang. Para pengusaha dibidang kelautan dan nelayan-nelayan kecil harus semakin diberdayakan, guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku ekonomi kelautan yang handal. Semua kekuatan tersebut akan mendukung kekuatan maritim bangsa. Dimana, kekuatan maritim suatu negara adalah seluruh kekuatan nasional (Ipolesosbudkum, Hankamneg, Iptek, dan Pendidikan) yang dimiliki oleh suatu negara sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasarkan kepada kondisi geografis teritorial sebagai negara kepulauan atau negara yang berbatasan dengan laut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
