KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Uni Eropa mulai khawatir dampak perang antara Amerika, Israel dan sekutunya ke wilayah Iran. Perang yang berkepanjangan akan menyebabkan pasokan barang terhambat, dan menyulut inflasi tinggi secara global.

Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan ECB, Isabel Schnabel, pada Jumat, 6 Februari 2026.  Namun, kebijakan moneter Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) saat ini masih berada pada posisi yang baik. Meskipun, volatilitas geopolitik berpotensi mendorong kenaikan inflasi sehingga bank sentral tersebut perlu tetap waspada. 

Baca Juga: Australia Protes China Usai Insiden Helikopter Militer di Laut Kuning

Lewat Kopra, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ekonomi

Para investor di pasar keuangan pekan ini meningkatkan taruhan mereka bahwa ECB kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada 2026. Hal ini dipicu oleh lonjakan biaya energi akibat perang yang diperkirakan akan cepat diteruskan ke harga konsumen, sehingga inflasi berpotensi melampaui target ECB sebesar 2%.

Selama ini ECB sering mengabaikan volatilitas harga yang dipicu oleh energi. Namun pengalaman pada 2022, ketika inflasi melonjak tajam, membuat bank sentral tersebut kini lebih berhati-hati terhadap risiko inflasi yang terlalu tinggi.

"Dengan proyeksi inflasi yang berada di target kami dalam jangka menengah serta ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, kebijakan moneter masih berada pada posisi yang baik," kata Schnabel dalam pidatonya di New York.

Baca Juga: Donald Trump Tuntut Iran Menyerah Tanpa Syarat di Tengah Eskalasi Perang

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ECB harus tetap waspada karena kondisi geopolitik dan makroekonomi saat ini menciptakan risiko kenaikan inflasi dalam horizon kebijakan. Lonjakan harga energi terbaru setelah meningkatnya ketegangan di Iran juga membuat jalur inflasi menjadi lebih tidak pasti.

Karena itu, ECB perlu memantau secara cermat apakah guncangan harga energi bersifat sementara atau berlangsung lama, serta bagaimana dampaknya terhadap ekspektasi inflasi. Bank sentral juga akan mengamati apakah perusahaan mulai meneruskan kenaikan biaya produksi kepada konsumen.

Dalam pertemuan pada 19 Maret mendatang, ECB akan mengevaluasi dampak perang Iran terhadap perekonomian. Namun sebagian besar pembuat kebijakan menilai langkah kebijakan baru kemungkinan belum akan diambil dalam waktu dekat.

Schnabel menambahkan bahwa selama kenaikan inflasi di atas target masih kecil, bersifat sementara, dan ekspektasi inflasi tetap berada di sekitar 2%, maka volatilitas harga tersebut memiliki relevansi yang terbatas bagi kebijakan ECB.

Tonton: Shell Teken Sejumlah Kesepakatan Minyak dan Gas dengan Venezuela

Masalah bisa muncul jika dinamika harga inti dan perkembangan upah tidak lagi sejalan dengan target inflasi. Pengalaman setelah pandemi menunjukkan bahwa ECB perlu melangkah dengan hati-hati.

Inflasi sebenarnya mulai meningkat sejak pembukaan kembali ekonomi global pascapandemi pada 2021. Namun banyak bank sentral di dunia menganggap kenaikan tersebut hanya bersifat sementara. Kenyataannya, inflasi kemudian melonjak hingga dua digit pada akhir 2022.

ECB termasuk salah satu bank sentral besar yang terlambat merespons situasi tersebut. Bank ini baru mulai menaikkan suku bunga pada Juli 2022 dengan laju yang sangat cepat. 

Meski demikian, ECB juga menjadi salah satu yang pertama berhasil menurunkan inflasi kembali ke target, yang telah tercapai selama sebagian besar tahun lalu.

Tonton: Pemerintah Bisa Pantau Transaksi Kartu Kredit! 23 Bank Wajib Laporkan ke Pajak

Schnabel juga meremehkan anggapan bahwa meningkatnya impor dari China, akibat pergeseran pola perdagangan global setelah tarif dari Amerika Serikat, akan menekan harga dan melemahkan inflasi di kawasan euro.

Menurut analisis staf ECB, dampak pengalihan perdagangan dari China terhadap kawasan euro relatif kecil dan secara statistik tidak signifikan. Bahkan dalam skenario ekstrem sekalipun, dampaknya terhadap harga tetap terbatas.

Di sisi lain, tekanan inflasi juga bisa tetap bertahan karena pasar tenaga kerja yang masih sangat ketat. Kondisi ini berpotensi semakin ketat akibat penuaan populasi yang cepat, melambatnya imigrasi, serta meningkatnya ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja.