Jakarta. Melambatnya kinerja industri nasional berpengaruh pada penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2016 sebanyak 120,65 juta orang, itu berarti turun 200.000 orang ketimbang periode yang sama tahun lalu sebanyak 120,85 juta orang.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan, penurunan jumlah penduduk bekerja ini sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2016 jumlah angkatan kerja tercatat 127,67 juta orang, turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 128,30 juta orang.

Menurut Sairi, penurunan jumlah penduduk yang bekerja ini dipicu oleh kelesuan ekonomi. Perlambatan kinerja industri telah berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). "Pada saat industri anjlok, banyak yang mengurangi tenaga kerja," terang Sairi, Rabu (4/5).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Sairi menambahkan, banyaknya kasus PHK membuat jumlah penduduk yang tidak bekerja meningkat. Namun, di saat sama, jumlah penduduk yang menganggur juga turun.

Berdasarkan data BPS, pada Februari 2016 jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 7,02 juta orang, turun dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 7,45 juta orang. "Bisa jadi tadinya ada orang yang bekerja lalu memilih keluar dan menjadi ibu rumah tangga," ungkap Sairi.

Banyaknya kasus PHK juga sejalan dengan naiknya jumlah tenaga kerja sektor informal. Diperkirakan, korban PHK menjadi pengusaha kecil dan mikro.

BPS mencatat jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal pada Februari 50,3 juta orang, turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 50,83 juta orang. Adapun di sektor informal mencapai 70,3 juta orang, naik 280.000 orang dari 70,02 juta pada Februari tahun lalu.

Direktur Institute for Development of Economic and Finanace (INDEF) Enny Sri Hartati bilang, lesunya ekonomi berkontribusi besar terhadap turunnya jumlah penduduk bekerja. Demi mendongkrak lagi jumlah penduduk bekerja, perlu ada insentif bagi industri padat karya.

Enny bilang, rencana pemerintah untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) bagi sektor padat karya bisa menjadi salah satu solusi. Upaya lainnya adalah menggenjot belanja infrastruktur agar sektor industri padat karya dan tenaga kerja ikut naik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News