KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,5% atau 7,5% di tahun 2026. Selain itu, target kemiskinan ekstrem 0%-0,5% dan angka ketimpangan sosial yang tercermin dari gini ratio ditargetkan menurun ke level 0,377 sampai 0,380.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) gini ratio berada di angka 0,375, kemiskinan di angka 8,47% dan kemiskinan ekstrem di level 0,85% dari jumlah penduduk pada Maret 2025.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target Presiden Prabowo tersebut begitu ambisius didasari pada kondisi ekonomi saat ini.

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

“Saya merasa yang ditargetkan sangat ambisius dengan kondisi seperti saat ini mana ekonomi masih lesu. Akibatnya multiplier effect yang ditimbulkan dari ekonomi menjadi menurun,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (8/9).

Baca Juga: Kepala BPS Klarifikasi Isu Manipulasi Data Kemiskinan

Nailul menjelaskan, tingkat pengangguran meningkat dan pemutusan hubungan kerja (PHK) naik hingga kondisi daya beli masyarakat yang melemah seperti saat ini, sulit untuk merealisasikan penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

“Dari mana orang bisa menjadi lebih sejahtera ketika mereka tidak mendapatkan penghasilan? Tentu masalah pengangguran dan daya beli ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut dia, kelas rentan miskin Indonesia juga semakin besar, penduduk kelas menengah yang kian menurun jumlahnya, mengakibatkan masyarakat kelas menengah makin tertekan apalagi ditambah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membayar pajak.

“Akibatnya, kelas menengah semakin rentan untuk jatuh ke kelas rentan miskin. Tabungan mereka juga sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Share tabungan terhadap pendapatan semakin menurun,” imbuh Nailul.

Baca Juga: Potret Kemiskinan Indonesia: Analisis Data BPS per Pulau dan Provinsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News