KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Puluhan ribu pekerja yang berafiliasi dengan serikat pekerja melakukan aksi pemogokan di beberapa bagian India pada Rabu (8/1). Hal tersebut mengganggu layanan transportasi dan perbankan karena protes ditunggangi lantaran adanya privatisasi dan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi pada pekerjaan.

Lebih dari 10 Serikat Perdagangan Nasional yang berafiliasi dengan partai-partai sayap kiri, termasuk Kongres Oposisi Utama, menyerukan protes nasional terhadap Perdana Menteri reformasi, Narendra Modi. 

Di negara bagian Timur Benggala Barat, para pekerja mengganggu layanan kereta di Kolkata dan kota-kota lain sementara itu toko-toko dan bank ditutup di berbagai tempat.

Bus, taksi, dan becak mobil tetap berada di jalan di Benggala Barat, Kerala dan beberapa negara bagian lainnya. ibukota nasional Delhi dan pusat keuangan Mumbai sebagian besar tidak terpengaruh.

Baca Juga: Awas! India dan China melaporkan wabah virus flu burung

C.h. Venkatachalam, Sekretaris Jenderal All India Himpunan Karyawan Bank, mengatakan penggabungan yang diusulkan dari 10 bank negara menjadi empat bank akan mempengaruhi pekerjaan dan dapat mengakibatkan pemulihan peminjaman buruk (bad loan) sampai $ 140 miliar.

"Kebijakan Pemerintah Modi telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang parah dan telah menciptakan pinjaman buruk (bad loan) bagi bank," ucap Venkatachalam kepada Reuters, menambahkan lagi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu meningkatkan permintaan konsumen dengan menawarkan insentif kepada pekerja.

Pemerintah telah memperingatkan karyawan bahwa keikutsertaan pemogokan dalam bentuk apa pun akan menyebabkan pengurangan upah dan "tindakan disiplin yang tepat".

Baca Juga: India turunkan bea masuk minyak sawit, ekspor ke India diharapkan meningkat

Ekonomi terbesar ketiga di Asia menghadapi perlambatan terburuknya dalam beberapa dekade, pada hari Selasa, pemerintah memperkirakan pertumbuhan sebesar 5% untuk tahun keuangan saat ini, laju paling lambat dalam 11 tahun ke belakang, yang menyalahkan karena melemahnya permintaan dan investasi swasta.

Editor: Anna Suci Perwitasari