KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Kerusakan hutan, lahan gambut, dan kawasan produktif tidak hanya berdampak pada lingkungan, juga mengurangi sumber penghidupan masyarakat.

Maka, upaya restorasi dinilai perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai ekonomi restoratif, yakni menggabungkan pemulihan lingkungan dengan penciptaan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep ini dinilai semakin penting seiring upaya Indonesia mencapai target pembangunan rendah karbon dan Indonesia Folu Net Sink 2030.

Penelitian The Prakarsa di empat daerah menunjukkan, keberhasilan restorasi tidak hanya ditentukan oleh pemulihan fungsi ekologis, juga kemampuan menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.

Kesadaran menjaga lingkungan perlu diikuti dengan insentif ekonomi, akses pasar, dukungan kelembagaan, serta pembiayaan yang memadai agar upaya restorasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Riset tersebut mencakup restorasi tanah pertanian di Tamanmartani, Sleman; restorasi gambut dan budidaya ikan gabus di Tampelas, Katingan, Kalimantan Tengah; restorasi gambut berbasis kolaborasi masyarakat di Siak, Riau; serta restorasi hutan menjadi kebun kopi melalui sinergi multipihak di Sigi, Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Kelas Menengah Menyusut, Infast Bestari Desak Perlindungan Sosial Universal

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Victoria Fanggidae mengatakan, kegiatan tersebut untuk menjembatani pengalaman masyarakat di lapangan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Harapan kami, temuan riset ini dapat terhubung sehingga bisa menjadi agenda bersama, menjangkau ruang para pembuat kebijakan di Jakarta dan tidak menjadi gerakan sendiri-sendiri," katanya, dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7). The Prakarsa merupakan lembaga riset dan advokasi kebijakan yang berbasis di Jakarta yang berdirii pada 2004.

Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, paradigma pembangunan harus bergeser dari membangun dengan mengorbankan lingkungan menjadi pembangunan yang dilakukan melalui perlindungan lingkungan (development through environmental protection).

"Jangan vis a vis. Yang sudah kadung merusak akan kita berikan jeweran supaya mereka mau memulihkan lingkungan. Kita sedang mendata mereka. Itu yang akan kita kerjakan nanti," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News