KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyerapan belanja negara di awal tahun 2026 diperkirakan kembali melambat, mengikuti pola yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Meski total belanja negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842,7 triliun, realisasinya pada kuartal I diprediksi belum optimal.

Sebagai perbandingan, belanja negara tersebut meningkat signifikan dari outlook tahun 2025 yang sebesar Rp 2.865,5 triliun. Namun, besarnya anggaran belum tentu langsung berdampak ke perekonomian jika realisasi belanja masih tertahan di awal tahun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa pada kuartal I biasanya banyak belanja pemerintah yang masih tertahan oleh proses administrasi, penyesuaian kebijakan, hingga lelang proyek. Akibatnya, efek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi belum langsung terasa.

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

“Dorongan pertumbuhan di awal tahun sering kali bukan datang dari proyek besar, tetapi dari belanja yang sifatnya rutin, cepat cair, dan langsung masuk ke peredaran uang,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (1/2/2026).

Dalam konteks tersebut, Yusuf menilai bahwa pada awal 2026 bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai berpotensi menjadi penopang utama ekonomi. Bansos yang biasanya mulai cair sejak awal tahun langsung dibelanjakan oleh kelompok rumah tangga penerima yang sangat bergantung pada tambahan pendapatan.

Baca Juga: Nasib Rupiah Februari: Investor Wajib Tahu 2 Pemicu Pelemahan Ini

Alhasil, uang dari bansos relatif cepat berputar ke pasar, warung, transportasi, dan sektor jasa. Dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dinilai lebih cepat dibandingkan belanja proyek pemerintah yang masih dalam tahap proses.

Selain bansos, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Lebaran juga berperan sebagai stimulus musiman yang cukup besar. Setiap kali THR cair, konsumsi masyarakat biasanya meningkat, mulai dari belanja kebutuhan pokok, pakaian, perjalanan mudik, hingga sektor pariwisata dan UMKM.

Menurut Yusuf, karena momentum Lebaran jatuh di sekitar kuartal I atau awal kuartal II, suntikan likuiditas dari THR sering membantu menahan pelemahan ekonomi di awal tahun, terutama ketika belanja modal pemerintah belum sepenuhnya berjalan.

Momentum ini semakin kuat dengan adanya efek Ramadan. Permintaan pangan, logistik, ritel, dan transportasi meningkat secara alami. Jika pemerintah mampu menyelaraskan pencairan bansos, THR, serta kebijakan stabilisasi harga dan subsidi, dampaknya ke konsumsi akan semakin terasa.

“Ramadan bukan hanya ramai secara musiman, tetapi benar-benar bisa menjadi pendorong konsumsi yang tercermin dalam data pertumbuhan,” tambah Yusuf.

Tonton: Nasib IHSG Setelah Kena Tegur MSCI

Ia menambahkan, ketika proyek infrastruktur dan belanja investasi masih bergerak lambat, mesin ekonomi pada kuartal I 2026 lebih realistis bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Hal ini penting mengingat konsumsi merupakan tulang punggung Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Meski demikian, kunci utamanya terletak pada ketepatan waktu. Semakin cepat uang masuk ke masyarakat, semakin besar peluang ekonomi kuartal I tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mulai memberikan sinyal pemulihan sebelum belanja negara yang lebih besar menyusul pada kuartal berikutnya.

Selanjutnya: Masa Depan Starbucks, Strategi Baru di Tengah Gempuran Pesaing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News