KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun atau setara 13,53% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,9% secara year on year (YoY).

Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak hingga Februari secara bruto masih mencatatkan capaian positif.

KB Bank Optimis Asset Swap Dapat Meningkatkan Kualitas Aset

Baca Juga: Setoran Cukai dan PNBP di Awal 2024 Melorot

"Kita masih punya harapan bahwa ekonomi kita berdegup baik dan stabil dan relatif positif dam ini berkontribusi pada penerimaan pajak," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).

Namun, apabila dilihat secara bulanan, penerimaan pajak Februari 2024 hanya terkumpul Rp 119,77 triliun. Padahal, pada Januari 2024 yang lalu pemerintah bisa mengumpulkan penerimaan pajak secara bulanan sebesar Rp 149,25 triliun.

Menurutnya, secara tren bulanan memang penerimaan pajak pada Februari akan lebih rendah jika dibandingkan Januari. Hal ini dikarenakan pada Januari terdapat booster penerimaan seperti bonus dan efek libur natal dan tahun baru (nataru).

"Bulan Februari ini penerimaan kita lebih rendah dibandingkan dari penerimaan Januari karena pada Januari ini ada bonus libur Nataru yang tidak ada Februari 2024," jelasnya.

Jenis Pajak	Februari 2023	Februari 2024	Growth
PPh 21	Rp 34,7 triliun	Rp 43.3 triliun	24,7%
PPh 22 Impor	Rp 11,72 triliun	Rp 12,99 triliun	10,83%
PPh OP	Rp 1,19 triliun	Rp 1,48 triliun	24,36%
PPh Badan	Rp 42,17 triliun	Rp 37,66 triliun	-10,7%
PPh 26	Rp 12,26 triliun	Rp 12,18 triliun	-0,65%
PPh Final	Rp 19,25 triliun	Rp 21,84 triliun	13,45%
PPN DN	Rp 83,31 triliun	Rp 62,62 triliun	-24,83
PPN Impor	Rp 39,05 triliun	Rp 40,34 triliun	3,3%

Direktur Eksekutif Muc Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa penerimaan pajak yang terkontraksi 3,9% YoY dikarenakan kinerja korporasi dan kegiatan ekonomi yang belum berjalan seperti yang diharapkan.

Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan dua jenis pajak yang memiliki keterkaitan kuat dengan kegiatan usaha, yakni pajak penghasilan (PPh) Badan dan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Wahyu menyebut, penerimaan PPh Badan pada Februari 2024 mengalami kontraksi sebesar 10,7%, sedangkan PPN DN mengalami kontraksi 24,8%.

Baca Juga: Kemenkeu Catat Setoran Pajak Karyawan Rp 43,3 Triliun Hingga Februari 2024

"Bahkan, tidak hanya mengalami kontraksi, porsi penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut juga menyusut," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Kamis (21/3).

Namun, jika membandingkan antara kinerja penerimaan di Februari 2024 dengan Januari 2024, dirinya melihat masih optimis ke depan akan mengalami perbaikan. Mengingat pertumbuhan negatif yang terjadi di Februari 2024 ternyata lebih kecil dibandingkan Januari 2024.

"Sehingga kalau kita lihat ini sebagai tren, maka trennya menunjukkan perbaikan. Kuncinya memang ada pada kebijakan pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, Wahyu mengatakan bahwa stabilitas harga dan daya beli masyarakat perlu terus dijaga. Hal ini bertujuan agar konsumsi masyarakat tetap terjaga sehingga kegiatan ekonomi terus membaik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo