KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5% meski sejumlah negara di kawasan mampu mencatat pertumbuhan lebih tinggi.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Muhammad Rizal Taufikurahman menilai kondisi ini menunjukkan bahwa faktor domestik, terutama daya saing industri dan iklim investasi, masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara kawasan, seperti Malaysia yang tumbuh 5,8% yoy, Singapura 5,7% yoy, dan Vietnam yang mencapai 8,4% yoy.

Menurut Rizal, tekanan global memang memberikan dampak terhadap seluruh negara, tetapi faktor tersebut tidak cukup menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di sekitar 5%.

“Faktor global memang menekan pertumbuhan, tetapi tidak cukup menjelaskan ekonomi Indonesia yang tertahan di sekitar 5%. Vietnam dan Malaysia menghadapi tekanan serupa, namun tumbuh lebih tinggi karena industri lebih kompetitif, ekspor lebih terintegrasi, dan iklim investasinya lebih konsisten,” ujar Rizal kepada Kontan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga: Purbaya Yakin Ekonomi RI Menguat pada Semester II, Targetkan Pertumbuhan Mendekati 6%

Menurut dia, perbedaan kinerja pertumbuhan antarnegara kawasan menunjukkan bahwa persoalan domestik menjadi faktor yang lebih menentukan. Beberapa masalah yang masih membebani Indonesia antara lain rendahnya produktivitas, biaya logistik yang tinggi, serta kepastian usaha yang belum optimal.

Ia menilai, Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih tinggi, tetapi membutuhkan perbaikan fundamental agar investasi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Investor Lebih Utamakan Kepastian Usaha

Rizal mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya menawarkan berbagai insentif untuk menarik investor. Menurutnya, bagi investor terutama penanam modal asing langsung (foreign direct investment/FDI), faktor utama yang menjadi pertimbangan bukan sekadar insentif fiskal, tetapi kepastian usaha dalam jangka panjang.

“Bagi investor, insentif bukan faktor utama. FDI lebih mempertimbangkan kepastian hukum, konsistensi regulasi, kualitas tenaga kerja, dan akses pasar,” katanya.

Sementara itu, investasi portofolio lebih sensitif terhadap stabilitas nilai tukar serta kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Rizal, salah satu risiko terbesar Indonesia adalah tingginya biaya ekonomi (high cost economy) serta kebijakan yang tidak selalu konsisten sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor.

“Risiko terbesar Indonesia adalah biaya ekonomi tinggi dan kebijakan yang tidak selalu konsisten,” ujarnya.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Melambat ke 5,29% di Kuartal II-2026, Ini Kata Purbaya

Rizal menilai reformasi yang paling mendesak bukan sekadar menambah insentif investasi, melainkan memperbaiki fondasi utama yang menentukan keputusan investor.

Pemerintah dinilai perlu fokus menurunkan biaya berusaha, memperkuat kepastian kontrak, mempercepat penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, tanpa reformasi tersebut, investasi yang masuk ke Indonesia akan sulit berkembang menjadi investasi produktif yang mampu mendorong industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Tanpa itu, investasi yang masuk sulit menjadi motor industrialisasi dan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Rizal.

Rizal menyebut, pengalaman negara seperti Vietnam menunjukkan bahwa keberhasilan menarik investasi tidak hanya berasal dari insentif, tetapi juga dari kemampuan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dengan rantai pasok global.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5%, Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing agar tidak semakin tertinggal dari negara kawasan yang mampu tumbuh lebih cepat melalui penguatan industri dan investasi.

Baca Juga: Bank Indonesia Perkirakan Ekonomi RI Tumbuh Kisaran 4,9%-5,7% pada 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News