KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal II-2025. Namun, di tengah klaim pertumbuhan yang cukup kuat ini, penerimaan negara dari sisi pajak justru menunjukkan tren penurunan.

Ekonom Senior INDEF, M. Fadhil Hasan, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tercatat realisasi PPN dan PPNBM pada semester I-2025 mencapai Rp 267,3 triliun, turun sekitar 20% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi pada semester I-2024 yang sebesar Rp332,9 triliun

Menurut Fadhil, penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan antara data Produk Domestik Bruto (PDB) dengan data penerimaan negara.

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% di Kuartal II-2025, Ekonom Sebutkan 3 Kejanggalan

"Seharusnya penerimaan pajak itu seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak terutama PPN dan PPnBM dari sisi konsumsi juga meningkat. Ini justru menunjukkan indikator yang bertolak belakang antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan PPN dan PPNBM dari sektor perpajakan itu," jelasnya dalam diskusi Indef, Rabu (6/8/2025).

Penerimaan Pajak Neto Turun 7%

Fadhil menjelaskan bahwa meskipun secara bruto penerimaan pajak tumbuh tipis sebesar 2,3% di semester I-2025, namun penerimaan neto justru mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 7%.

"Sehingga tax ratio kita itu turun dari 8,3% menjadi 7,1%. Ini saya kira kalau misalnya angka PDB itu benar di semester I tahun 2025 ini, seharusnya tax ratio kita itu meningkat, tapi ini justru mengalami penurunan," ungkapnya.

Tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB adalah salah satu indikator utama untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak. Menurunnya tax ratio ini, menurut Fadhil, menjadi sinyal bahwa kinerja perpajakan memburuk, padahal seharusnya naik seiring pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini membuat Indef mempertanyakan akurasi data pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis oleh pemerintah. 

"Harusnya ekonomi tumbuh, penerimaan tumbuh, tax ratio-nya juga meningkat, ini justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Jadi ada ketidakonsistenan," ungkap Fadhil.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% Kuartal II-2025, Lampaui Proyeksi IMF

Lebih jauh, Fadhil mengingatkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam metodologi atau basis data perhitungan PDB, maka itu sangat berbahaya.

"Ini juga berbahaya sekali, kalau misalnya memang ada kesalahan dalam pencatatan ataupun pengumpulan data terkait dengan PDB ini. Karena nanti itu justru berbahaya bagi pemerintah sendiri," jelasnya.

Indef mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan data ekonomi dan perpajakan kepada publik. Fadhil juga menekankan pentingnya evaluasi metodologi perhitungan, baik untuk PDB maupun penerimaan negara.

"Oleh karena itu, kalau menurut saya pada semester I tahun 2025 itu, sebenarnya perekonomian itu, kalau kita lihat kenyataannya, itu di bawah 5%," ungkapnya.

Sebagai penutup, Fadhil mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan dan komunikasi yang lebih lanjut. Dan juga mendorong pemerintah agar melihat secara lebih mendasar lagi, terutama penjelasan dari sisi metodologinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News