KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) telah memukul ekonomi di semester I-2020. Tekanan ekonomi masih mengancam di paruh kedua tahun ini. Pemerintah mengklaim senjata pamungkas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi saat ini yakni lewat belanja negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivitas ekonomi global juga belum akan kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi pada tahun 2020 pada kisaran minus 4,9% sampai dengan minus 7,6%. 

Baca Juga: Percepat pemulihan ekonomi, pemerintah hapus batasan penyaluran KUR untuk sektor ini

Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 melambat menjadi 2,97%. Sementara, pada kuartal II-2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi. 

“Di akhir tahun, kita berharap bisa keluar dari krisis atau zona negatif ini,” kata Airlangga dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (29/7).

Agar terhindar dari resesi, pemerintah harus melakukan langkah extra ordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di kuartal III-2020 dan kuartal kuartal IV-2020. 

Airlangga bilang belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dukungan untuk dunia usaha harus segera dipercepat implementasinya.

“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” ujar Menko Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan dengan adanya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pemulihan ekonomi akan berjalan. Alasannya, komite ini memiliki mandate untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dalam satu kelembagaan. 

“Akan tetapi, harus dipahami bersama bahwa penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas,” kata dia.

Baca Juga: Pandemi menambah pengangguran 3,7 juta orang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi