KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini tak begitu cerah. Berbagai tekanan, terutama dari wabah virus corona alias Covid-19 di awal tahun ini menjadi risiko berlanjutnya perlambatan laju ekonomi domestik bahkan ke bawah level 5%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi turun hingga ke level 4,7% di 2020 jika perekonomian China mengalami kontraksi sebesar 1%. Hal tersebut kembali disampaikannya pada Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Sumatra Selatan, Jumat (28/2) lalu. 

Baca Juga: Virus Korona Bikin Defisit Kian Melebar, Prediksi Fitch ke 2,5% dari PDB

"Dengan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun dari 5%. Kita perlu menentukan kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan,” tuturnya seperti dikutip dalam laporan Kementerian Keuangan. 

Oleh karena itu, bendahara negara itu berharap, pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggarannya untuk menopang ekonomi masyarakat. Apalagi, pemerintah mulai tahun ini mempercepat penyaluran dana desa sebagai bagian dari upaya mendorong realisasi belanja pemerintah di daerah sehingga perekonomian tetap melaju. 

Sri Mulyani menegaskan, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian akibat penyebaran virus Corona saat ini, peran APBN, APBD, dan APBDesa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dana desa ini adalah dana rakyat. Gunakan untuk mengurangi kemiskinan di desa. Dana Desa adalah lokomotif bagi pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani. 

Baca Juga: Inilah 10 rekomendasi penyelamatan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona

Wabah Covid-19 berpotensi menekan kinerja perekonomian, terutama dari sisi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Sumatra Selatan sebagai eksportir besar komoditas karet mentah, menurut Sri Mulyani, harus bersiap untuk mengantisipasi tekanan dari sisi permintaan maupun harga komoditas yang terjadi saat ini. 

"Harga komoditas karet dan CPO menurun begitu karena permintaan dunia menurun dan harga turun. Ini juga terjadi di Sumatra Selatan. Di sinilah pentingnya kita untuk menggunakan APBN, APBD, APBDes untuk melindungi perekonomian masyarakat kita. Inilah tantangan (pengelolaan Dana Desa) yang harus kita jaga dan kelola,” sambungnya. 

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa penggunaan dana desa juga harus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan menurunkan angka kemiskinan. Ia berharap, desa sebagai unit terkecil ekonomi dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan seiring dengan alokasi dana desa dan dukungan finansial untuk aparat desa yang makin meningkat dari tahun ke tahun. 

Tahun ini, Kemenkeu mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 70 triliun. Provinsi Sumatra Selatan menerima alokasi dana desa sebesar Rp 2,71 triliun yang disalurkan untuk 2.853 desa pada tahun 2020. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi