JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) akan menggelar lelang surat utang syariah negara alias sukuk negara, Selasa ini (28/5). DJPU menawarkan empat seri sukuk. Keempat sukuk negara ini, masing-masing memiliki tenor 2 tahun, 10 tahun, 24 tahun, dan 30 tahun. Target indikatif lelang kali ini Rp 1,5 triliun.

Ekonom Bank International Indonesia, Josua Pardede menduga, investor akan meminta imbal hasil lebih tinggi ketimbang lelang sebelumnya. Permintaan ini terjadi seiring meningkatnya ekspektasi inflasi bila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kenaikan yield akan menyebabkan harga obligasi tertekan. Kurang likuidnya sukuk di pasar sekunder semakin menambah risiko bagi investor. Karena itu, investor meminta kompensasi atas meningkatnya risiko melalui kenaikan imbal hasil. "Sama seperti yield SUN, yield sukuk juga akan naik sekitar 5 basis poin," tutur Josua kepada KONTAN.

Menurutnya, investor masih akan memburu instrumen syariah ini. Namun, permintaan kemungkinan tidak mencapai dua kali target indikatif. Josua memperkirakan, investor paling menyukai seri tenor panjang PBS005. Alasannya, seri ini masih memberikan imbal hasil menarik.

Ia menebak, pemerintahakan cenderung wait and see dalam menyerap lelang. Jika permintaan yield investor jauh di atas harga wajar pemerintah, maka pemerintah tidak akan memaksakan diri memenangkan lelang. Meskipun target penerbitan surat utang pada kuartal II meningkat, pemerintah akan menempuh cara lain untuk menutupi kekurangan.

Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto justru menilai, investor akan menyerbu tenor pendek. Sebab, tren inflasi ke depan diproyeksi meningkat. "Umumnya, investor akan memilih tenor pendek untuk meminimalkan risiko," ungkap Anto, sapaan Handy Yunianto.

Anto memperkirakan, pemerintah akan menyerap lebih banyak pada lelang-lelang mendatang. Sebab, pemerintah berencana menambah penerbitan surat utang sebesar Rp 60 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan besar kecilnya imbal hasil agar tidak membebani biaya penerbitan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati