KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepastian regulasi pemerintah, khususnya terkait penetapan kuota batubara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027, dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan kontrak ekspor batubara.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menjelaskan, sejumlah produsen batubara berupaya mengubah kontrak jual-beli batubara dengan memasukkan klausul risiko gangguan produksi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang membatasi kuota produksi batubara.

"Hal ini didasarkan atas kejadian yang mereka alami di awal tahun 2026 yang lalu. Rencana produksi tahun 2026 yang sudah diajukan mendapatkan pemotongan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk membatasi kuota produksi batubara," ungkap Sudirman kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Perhapi, wajar jika para pembeli batubara dari China menolak upaya perubahan kontrak jual-beli batubara yang diusulkan para produsen batubara.

Sebab, bagaimanapun, pihak pembeli ingin mendapatkan kepastian akan pasokan kebutuhan batubaranya.

Baca Juga: Ketidakpastian RKAB 2027 Berisiko Gerus Kontrak Ekspor Batubara Indonesia

Karena itu, Sudirman melihat jalan keluar untuk sementara ini ialah para produsen batubara sebaiknya tetap menunggu terlebih dahulu kepastian persetujuan rencana produksi di dalam dokumen RKAB 2027 yang akan disetujui pemerintah.

"Hal ini agar produsen mendapatkan kepastian akan kuota produksi tahun 2027 yang akan mereka dapatkan," katanya.

Memang, lanjut Sudirman, hal ini relatif akan memicu gangguan di dalam mengamankan kontrak jangka panjang, khususnya dengan harga batubara yang sedang cukup tinggi saat ini.

"Namun demikian, langkah ini masih cukup aman mengingat kebutuhan batubara global di tahun mendatang diperkirakan juga masih tetap tinggi akibat kondisi geopolitik yang masih cukup hangat di beberapa kawasan," jelasnya.

Ketegangan global disebut dapat menaikkan harga energi global seperti minyak dan gas, yang juga akan mengerek harga batubara global.

Untuk memitigasi kekhawatiran dari kedua belah pihak, yakni produsen batubara domestik yang takut sanksi dan pembeli China yang takut pasokan tidak pasti, Sudirman melihat pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kepentingan nasional dan keberlanjutan bisnis global.

"Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menyeimbangkan ketahanan energi nasional dan kepastian bisnis internasional," katanya.

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Pertama, memberikan kepastian akan pemberian persetujuan RKAB 2027.

"Keterlambatan di dalam memberikan persetujuan RKAB sering menjadi akar masalah ketidakpastian produksi," imbuhnya.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memastikan proses evaluasi berjalan cepat dan transparan sebelum tahun berjalan dimulai.

Kedua, pemerintah didorong melakukan evaluasi yang relatif lebih fleksibel dengan memberikan ruang bagi produsen untuk menyesuaikan kuota produksi secara cepat jika terjadi dinamika pasar yang mendesak, tanpa birokrasi berbelit.

Lebih lanjut, Sudirman bilang pembeli asing kerap merasa khawatir terhadap larangan ekspor yang mendadak akibat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), terutama para produsen yang belum memenuhi volume DMO.

Baca Juga: Pasar Perkantoran di Jakarta Diproyeksi Membaik secara Bertahap hingga 2027

"Untuk itu Pemerintah perlu membuat formula DMO yang lebih prediktif dan memberikan masa transisi yang cukup sebelum mengenakan sanksi larangan ekspor," tegasnya.

Pemerintah juga dinilai perlu membantu para produsen batubara dalam merumuskan standardisasi klausul keadaan kahar (force majeure) akibat regulasi negara.

"Ini penting agar tidak merugikan pembeli secara mutlak, namun tetap melindungi produsen dari tuntutan hukum internasional jika pembatasan kuota benar-benar terjadi karena alasan darurat nasional," ungkap Sudirman.

Tak kalah penting, digitalisasi sistem yang telah dilakukan pemerintah dalam memonitor pergerakan produksi dan penjualan batubara, seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) hingga Minerba One Data Indonesia, menurutnya sudah relatif baik.

Namun demikian, pemerintah ditegaskan perlu memastikan agar sistem tidak mengalami kendala teknis yang sering kali menunda verifikasi ekspor di pelabuhan.

"Kecepatan administratif sangat krusial untuk menjaga reputasi reliabilitas pengiriman Indonesia," pungkas Sudirman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News