KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia turun menjadi 26,5 juta ton pada 2027. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan ekspor CPO tahun ini yang mencapai 31 juta ton.

Sekretaris Jenderal Gapki Hadi Sugeng mengatakan, penurunan ekspor dipengaruhi meningkatnya kebutuhan minyak sawit di dalam negeri untuk mendukung program biodiesel B50. Di saat yang sama, produksi sawit berpotensi tertekan akibat fenomena El Nino.

GAPKI memperkirakan produksi minyak sawit mentah pada 2027 mencapai 56,6 juta ton, turun dari proyeksi 58,8 juta ton pada 2026. Sebaliknya, konsumsi domestik diperkirakan meningkat menjadi 30 juta ton dari 27,11 juta ton pada tahun ini.

Kenaikan konsumsi terutama berasal dari kebutuhan biodiesel. Gapki memproyeksikan konsumsi sawit untuk biodiesel meningkat menjadi 17,4 juta ton pada 2027, dari 14,7 juta ton pada 2026.

Baca Juga: Menakar Daya Tahan Rumah Menengah Atas, Tangerang Jadi Tumpuan

“Dengan B50 yang dimulai dari Januari nantinya itu akan menggerus ekspor kita menjadi hanya 26,5 juta ton,” kata Hadi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Kondisi tersebut juga berpotensi menekan ketersediaan stok minyak sawit nasional. GAapki memperkirakan stok akhir sawit pada 2027 hanya sekitar 2,7 juta ton, di bawah kisaran stok ideal sebesar 3,5 juta ton hingga 4 juta ton. Padahal, luas perkebunan sawit nasional hampir mencapai 17 juta hektare.

“Faktanya memang produksi kita yang enggak begitu baik sehingga stoknya juga sangat berat,” ujar Hadi.

Menurut dia, tantangan industri sawit ke depan bukan hanya memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel yang meningkat, tetapi juga menjaga pasokan untuk pasar ekspor. Jika produksi tidak tumbuh sejalan dengan kenaikan konsumsi domestik, volume ekspor berisiko menjadi penyeimbang yang menanggung tekanan tersebut.

Padahal, ekspor memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program di sektor sawit. Pungutan ekspor atau levy yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) digunakan untuk membiayai program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset, hingga beasiswa.

“Kalau kita enggak ada ekspor, ya enggak ada pungutan ekspor,” kata Hadi.

Karena itu, Gapki menilai peningkatan produksi menjadi kunci agar kebutuhan biodiesel dalam negeri dapat dipenuhi tanpa mengorbankan ekspor dan sumber pendanaan industri.

Baca Juga: Biaya Platform Ojol Dibatasi 8%, YLKI Wanti-wanti Beban Konsumen

“Idealnya, produksi tetap tinggi, ekspornya juga tinggi. Kalau itu terjadi, mau ada peningkatan biodiesel berapa pun tidak akan menggerus volume ekspor,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, Hadi juga mengingatkan potensi tekanan terhadap BPDP apabila penyaluran subsidi biodiesel harus berlanjut sejak Januari 2027. 

Pada tahun ini, kebutuhan pendanaan biodiesel diperkirakan relatif terkendali karena kenaikan harga minyak fosil akibat perang membuat pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi biodiesel, dengan kebutuhan pendanaan yang diperkirakan sekitar 1 juta ton hingga maksimal 1,5 juta ton.

Gapki menilai, apabila produksi tidak mampu meningkat, industri sawit berisiko menghadapi tekanan pasokan sekaligus kehilangan daya saing dibandingkan negara produsen lainnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News