KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor di tengah polemik kebijakan pemangkasan ekspor gas bumi ke Singapura. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memberikan kepastian usaha sekaligus memperkuat pasokan energi bagi industri dalam negeri.

Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, mengatakan kepastian kebijakan dan konsistensi pelaksanaan kontrak menjadi faktor penting dalam keputusan investasi. Investor membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme perubahan kebijakan, masa transisi, serta perlindungan terhadap komitmen yang telah berjalan.

Menurut Ade, polemik pemangkasan ekspor gas tidak serta-merta menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dampaknya bergantung pada cara pemerintah mengomunikasikan kebijakan, memenuhi ketentuan kontrak, dan melaksanakan penyesuaian pasokan secara terukur.

Baca Juga: Menperin Sarmuji: Pencabutan Bea Keluar Tekan Pasokan Emas untuk Industri Perhiasan

“Dalam dunia investasi, kepastian kebijakan dan konsistensi pelaksanaan kontrak merupakan faktor yang sangat penting. Investor pada dasarnya memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan mengatur sumber daya strategis untuk kepentingan nasional,” ujar Ade kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Di sisi lain, HIPMI mendukung langkah pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas bumi domestik. Gas merupakan komponen penting bagi kegiatan produksi industri pupuk, petrokimia, keramik, kaca, dan berbagai sektor manufaktur lainnya.

Ade menilai, penguatan pasokan gas dalam negeri dapat meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi, serta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, manfaat kebijakan tersebut harus dibuktikan melalui ketersediaan pasokan, keandalan distribusi, dan harga energi yang kompetitif.

Bagi HIPMI, kepastian investasi juga penting untuk membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, kemitraan, dan jaringan bisnis dari dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, penguatan pasokan gas domestik dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun membangun fasilitas baru.

Meski demikian, tambahan pasokan gas tidak akan memberikan manfaat optimal jika industri belum memiliki akses jaringan atau masih menghadapi kendala distribusi.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memetakan kebutuhan gas industri dan memastikan kesiapan infrastruktur penyalurannya.

Baca Juga: Astra Luncurkan Program Kontribusi Sosial 70 Tahun Astra

Terkait kritik dari pengusaha Singapura, HIPMI memandang pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan mitra dagang dan memperhatikan komitmen kerja sama yang telah disepakati. Setiap penyesuaian kontrak ekspor perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum.

“Bagi kami, kepentingan nasional harus diperjuangkan dengan tetap menjaga kredibilitas Indonesia di mata mitra internasional. Justru ketika kepastian hukum, transparansi, dan kepentingan industri domestik berjalan beriringan, posisi Indonesia sebagai tujuan investasi akan semakin kuat,” jelas Ade.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News