Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan gelombang PHK di perusahaan yang berorientasi ekspor terjadi lantaran negara-negara yang menjadi target penjualan produk Indonesia sedang membatasi ekspor.

Akibat pembatasan ekspor itu berimbas pada menurunnya ekspor Indonesia. "Masalahnya karena ekspor turun akibat daya beli dari luar yang menurun, sehingga produksi menurun dan akibatnya adalah PHK," jelas Kalla di kantornya, Jumat (28/11).

Jadi, lanjut Kalla, PHK yang terjadi saat ini bukan lantaran masalah struktur perusahaan maupun akibat perusahaan kekurangan modal. Namun, pemerintah menilai PHK itu tidak jauh lebih rendah dibanding negara-negara industri lain seperti China dan India. "Jadi memang ada PHK tapi tidak sebesar apa yang terjadi di negara industri seperti China dan India," kata Kalla.

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman gelombang PHK akibat krisis finansial global mulai nyata dirasakan sektor manufaktur. Sampai Kamis (20/11), pemerintah menerima permintaan sejumlah perusahaan yang berniat melakukan PHK terhadap 12.600 pekerja dan merumahkan sedikitnya 1.200 orang.

Sebagian besar dari perusahaan yang mengajukan PHK tersebut adalah sektor industri padat karya yang berlokasi di Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Salah satu perusahaan yang sudah mengumumkan PHK adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas 1.000 karyawan dan 1.000 karyawan lainnya dirumahkan.PHK terjadi karena perusahaan bubur kayu dan kertas itu mengalami kekurangan pasokan bahan baku, selain juga terkena imbas krisis keuangan global.

Selain sejumlah tenaga kerja Indonesia, sekitar 35 pekerja asing juga terkena kebijakan tersebut. Hingga akhir pekan lalu RAPP mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan