KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32%, minim ke perekonomian dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, dampak yang minim tersebut berdasarkan kinerja ekspor Indonesia ke AS yang hanya mencapai 2,2% dari total produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah Vietnam yang mencapai 33%.

“Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini,” tutur Airlangga dalam agenda Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Menko Airlangga Beberkan Alasan Indonesia Pilih Negosiasi Tingkatkan Impor dari AS

Menurutnya, lantaran AS bukan market besar ekspor Indonesia, maka pemerintah harus membuka peluang ekspor ke banyak negara lainnya.

Sebelumnya, Airlangga juga menerangkan meski AS merupakan negara yang besar, namun sebanyak 83% perekonomian dunia disumbang dari non AS.

“Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. We have been doing this before, and we can do it. Jadi, tidak semuanya gelap. Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika. Jadi, kita mesti speed up perekonomian dengan yang 83%,” tutur Airlangga.

Baca Juga: Perluas Pasar, Menko Airlangga Sebut Perekonomian Dunia 83% Berasal dari Non-Amerika

Airlangga membeberkan, sejumlah langkah strategis telah ditempuh pemerintah mulai dari menghitung dampak pengenaan tarif baru AS terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan, menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat.

Selain itu,  pemerintah juga melakukan upaya bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News