Ekspor Sawit Diproyeksi Turun, GAPKI Minta Biaya Layanan DSI Tak Membebani



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mengenakan biaya layanan untuk pemrosesan ekspor produk sawit mendapat perhatian dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

GAPKI mengingatkan agar penerapan biaya layanan tersebut tidak menambah beban eksportir. Pasalnya, volume ekspor sawit Indonesia diproyeksikan turun pada 2027 di tengah peningkatan kebutuhan domestik dan tekanan produksi.

Ketua GAPKI Eddy Martono mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya tidak mempermasalahkan keberadaan DSI sebagai perantara tunggal ekspor. Namun, transparansi dan besaran biaya layanan perlu menjadi perhatian agar kebijakan tersebut tidak menggerus daya saing industri sawit nasional.


Baca Juga: Hadapi Tantangan Bisnis, Semen Baturaja (SMBR) Perkuat Daya Saing

Menurut Eddy, pelaku usaha saat ini telah menanggung sejumlah kewajiban dalam kegiatan ekspor sawit, mulai dari pungutan ekspor, pajak ekspor hingga kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO).

"Kalau sekarang ini beban kita selain pungutan ekspor, yang kedua pajak ekspor, yang ketiga DMO. Nah, ini ada satu lagi, DSI. Jadi artinya nanti ada empat," ujar Eddy kepada media, dikutip Selasa (17/11/2026).

Karena itu, Eddy meminta besaran biaya layanan DSI tidak terlalu tinggi. Menurut dia, tambahan biaya tersebut berpotensi menekan harga jual produk sawit dan pada akhirnya turut berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

Sebelumnya, DSI menyampaikan biaya layanan ekspor yang akan diumumkan pada Desember mendatang diperkirakan berada pada level satu digit dolar AS per ton berdasarkan harga pasar saat ini.

"Yang penting nanti tidak memberatkan dan terjadi transparansi di situ," tegas Eddy.

Kekhawatiran terhadap tambahan biaya ekspor tersebut muncul ketika industri sawit nasional menghadapi prospek penurunan volume ekspor pada 2027.

Eddy memperkirakan, ekspor sawit Indonesia berpotensi turun maksimal 5 juta ton tahun depan. Penurunan tersebut dipicu kombinasi penurunan produksi dan peningkatan kebutuhan domestik.

Baca Juga: Tak Cuma Pasar Modal, Digital Realty Bersama dan IDXSTI Membidik Pasar Korporasi

Jika skenario tersebut terjadi, devisa ekspor sawit Indonesia berpotensi berkurang sekitar US$ 5 miliar.

Di sisi lain, kebutuhan domestik terus meningkat, terutama untuk pangan dan energi. Implementasi penuh mandatori biodiesel B50 pada 2027 diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel menjadi sekitar 17,4 juta ton.

"Di satu sisi konsumsi dalam negeri naik, sementara produksi kita turun. Tapi kita tidak akan mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri. Artinya kebutuhan pangan dan energi tetap kita jaga," jelas Eddy.

Proyeksi tersebut sejalan dengan perkiraan Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono. Dalam paparannya di IPOC 2026, Joko memperkirakan total ekspor produk sawit Indonesia pada 2027 mencapai 29,73 juta ton, turun 12,27% dibandingkan perkiraan realisasi 2026 sebesar 33,89 juta ton.

Sementara itu, produksi gabungan crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) pada 2027 diperkirakan mencapai 59,87 juta ton. Angka tersebut turun 3,11% dibandingkan proyeksi produksi 2026 sebesar 61,8 juta ton.

Di sisi lain, konsumsi domestik diperkirakan naik 11,36% menjadi 30,2 juta ton pada 2027 dari 27,12 juta ton pada 2026.

Baca Juga: Ekspor Kopi Indonesia Tertekan Panen Raya Brazil, Produksi Domestik Turun 10%

Kenaikan konsumsi terutama berasal dari kebutuhan biodiesel yang diperkirakan mencapai 17,4 juta ton, naik 18,45% dari proyeksi 2026 sebesar 14,69 juta ton. Adapun kebutuhan untuk pangan diperkirakan 10,43 juta ton dan oleokimia 2,37 juta ton.

Dari sisi produksi, fenomena El Niño diperkirakan turut menekan kinerja perkebunan sawit. GAPKI menghitung kekeringan akibat El Niño berpotensi mengurangi produksi sekitar 3,08 juta ton atau 4,9% dari potensi produksi tanpa El Niño.

Tekanan produksi bahkan diperkirakan berlanjut hingga 2028 dengan potensi kehilangan produksi sekitar 1,24 juta ton.

Berdasarkan kelompok produk, ekspor CPO dan produk olahannya pada 2027 diproyeksikan turun 10,66% menjadi 23,81 juta ton. Ekspor oleokimia diperkirakan terkoreksi 20% menjadi 4,46 juta ton, sedangkan ekspor CPKO dan produk olahannya turun sekitar 11% menjadi 1,46 juta ton.

Di tengah tantangan tersebut, Eddy berharap pemerintah mengedepankan sinergi dengan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan strategis sektor sawit.

Menurutnya, industri sawit memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, perekonomian nasional dan penerimaan devisa. Karena itu, kebijakan baru perlu mempertimbangkan kondisi industri agar tidak justru menambah beban dan mengurangi daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News