KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengimbau perusahaan eksportir, terutama yang memperdagangkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kakao, karet, kayu, dan kopi ke Eropa, untuk segera memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan menyiapkan data geolokasi paling lambat 30 Desember 2026. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, langkah ini diperlukan agar kegiatan ekspor ke Uni Eropa tidak terganggu oleh pemberlakuan aturan bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). "Kemarin ada satu perusahaan logistik yang sangat besar, Maersk itu mengumumkan bahwa, mengumumkan kepada para kliennya bahwa EUDR itu akan mulai diberlakukanpada akhir Desember 2026, artinya seluruh ekspor di produk-produk yang terkena EUDR itu harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan itu harus ada geolokasinya," ujar Dradjad kepada awak media di kantor Kemenko, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: Beban Klaim JKN Lampaui Iuran, Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan Lebih lanjut Dradjad menyebutkan, berdasarkan perkiraannya, nilai ekspor produk-produk Indonesia yang berpotensi terkena ketentuan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar. Karena itu, ia meminta para eksportir segera mempersiapkan data geolokasi agar pemenuhan persyaratan EUDR tidak menghambat aktivitas perdagangan ke pasar Uni Eropa.
Eksportir CPO hingga Kopi Diminta Siapkan Data Geolokasi Penuhi Aturan EUDR
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengimbau perusahaan eksportir, terutama yang memperdagangkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kakao, karet, kayu, dan kopi ke Eropa, untuk segera memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan menyiapkan data geolokasi paling lambat 30 Desember 2026. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, langkah ini diperlukan agar kegiatan ekspor ke Uni Eropa tidak terganggu oleh pemberlakuan aturan bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). "Kemarin ada satu perusahaan logistik yang sangat besar, Maersk itu mengumumkan bahwa, mengumumkan kepada para kliennya bahwa EUDR itu akan mulai diberlakukanpada akhir Desember 2026, artinya seluruh ekspor di produk-produk yang terkena EUDR itu harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan itu harus ada geolokasinya," ujar Dradjad kepada awak media di kantor Kemenko, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: Beban Klaim JKN Lampaui Iuran, Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan Lebih lanjut Dradjad menyebutkan, berdasarkan perkiraannya, nilai ekspor produk-produk Indonesia yang berpotensi terkena ketentuan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar. Karena itu, ia meminta para eksportir segera mempersiapkan data geolokasi agar pemenuhan persyaratan EUDR tidak menghambat aktivitas perdagangan ke pasar Uni Eropa.
TAG: