KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 berpotensi menambah tekanan inflasi pangan di sejumlah daerah. Melihat proyeksi tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P Gozali mewaspadai dampak fenomena cuaca tersebut terhadap pasokan beras, cabai, dan bawang merah, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), serta Sumatra. Ia membeberkan, dampak El Nino yang berkepanjangan perlu diantisipasi lantaran dapat mengganggu produksi dan pasokan sejumlah komoditas pangan, sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Baca Juga: Bila Rupiah Makin Tertekan, BI-Rate Berpotensi Naik ke 6,25% di Akhir 2026 "El Nino yang berkepanjangan ini berdampak paling besar pada inflasi
volatile food, terutama di Sulampua, Bali Nusra, dan Sumatra. Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah," tutur Ricky dalam konferensi pers, Rabu )21/10/2026). BI mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan atau
year on year (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,9% yoy, sementara inflasi
volatile food atau komponen harga pangan bergejolak perlu menjadi perhatian karena mencapai 5,03%. Secara spasial, tekanan inflasi
volatile food tertinggi terjadi di wilayah Sulampua dengan inflasi mencapai 8,63%. Kenaikan terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol. Sementara itu, inflasi
volatile food di Kalimantan tercatat sebesar 7,62%. Tekanan di wilayah ini terutama bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, serta sejumlah komoditas ikan. Ricky mengatakan, untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap pasokan dan harga pangan, BI bersama pemerintah daerah akan memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam jangka pendek, langkah yang ditempuh antara lain memperkuat kerja sama antar daerah, memfasilitasi distribusi pangan, serta menggelar operasi pasar dan gerakan pasar murah.
Baca Juga: BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara dari Total Temuan BPK Rp 196,17 Miliar Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat penyaluran komoditas dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan. Dengan demikian, kesenjangan pasokan antardaerah dapat dikurangi dan tekanan kenaikan harga pangan dapat diredam.
Selain langkah jangka pendek, BI juga mendorong penguatan sisi produksi untuk mengantisipasi risiko cuaca dalam jangka panjang. Upaya tersebut mencakup penerapan praktik pertanian yang baik atau
good agricultural practices, penyediaan irigasi, serta pemanfaatan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Untuk memperkuat koordinasi distribusi pangan, BI juga mengembangkan
dashboard rantai pasok yang terintegrasi dengan neraca pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau posisi surplus dan defisit setiap komoditas di daerah, ketersediaan stok, biaya distribusi, hingga jalur distribusi yang paling efisien. "Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan
stakeholder yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah," kata Ricky. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News