KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman El Nino semakin nyata memasuki pertengahan Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 73,8% wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. 

Kondisi kering juga diperkirakan semakin dominan, dengan curah hujan kategori rendah kurang dari 50 milimeter per dasarian diprakirakan mencakup 95,62% wilayah Indonesia pada Dasarian II Agustus.

BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menyebabkan berkurangnya suplai hujan ke Indonesia.

Kondisi ini meningkatkan risiko terhadap produksi pangan hingga akhir 2026, terutama jika ketersediaan air untuk pertanian terus menurun.

Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan dampak El Nino berpotensi menekan produktivitas lahan yang bergantung pada curah hujan dan jaringan irigasi sekunder.

"Kombinasi El Nino kuat yang diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 memberikan tekanan terhadap ketahanan pangan Indonesia hingga akhir 2026, terutama melalui risiko penurunan produktivitas di lahan tadah hujan dan irigasi sekunder di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Sumatra dan Kalimantan Selatan," ujar Eliza kepada Kontan, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga: Harga Pangan Masih Berfluktuasi pada Agustus, El Nino Jadi Ancaman Utama

Menurut Eliza, meski terdapat risiko penurunan produktivitas, kondisi produksi beras nasional sejauh ini masih relatif stabil. Bahkan, produksi beras diproyeksikan sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, produksi jagung diperkirakan sedikit menurun.

Dari sisi ketersediaan, pemerintah masih memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 5,25 juta ton. Eliza menilai stok tersebut cukup menjadi penyangga pasokan dalam jangka pendek hingga menengah.

"Stok CBP 5,25 juta ton menjadi buffer utama. Stok saat ini cukup sebagai buffer jangka pendek-menengah, tapi bukan substitusi permanen terhadap penurunan produksi," katanya.

Dengan produksi beras dan stok pemerintah yang masih relatif aman, Eliza menilai El Nino belum otomatis menyebabkan krisis pangan nasional. Namun, tekanan terhadap inflasi pangan dan daya beli masyarakat tetap perlu diantisipasi.

"Dampak material terhadap inflasi pangan dan daya beli lebih bergantung pada keberhasilan mitigasi air dan distribusi dalam 3-6 bulan ke depan, bukan otomatis menjadi krisis nasional," ujar Eliza.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan periode tiga hingga enam bulan ke depan untuk memperkuat pengelolaan air. Dalam jangka pendek, langkah yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi waduk, pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi kritis, dan modifikasi cuaca di lokasi strategis.

Penyesuaian kalender tanam berdasarkan prakiraan BMKG juga diperlukan untuk mengurangi risiko gagal tanam maupun penurunan produktivitas. 

Di sisi petani, perlindungan melalui asuransi dan bantuan input penting untuk mencegah penurunan luas tanam.

Baca Juga: Hadapi El Nino Kuat, Pemerintah Percepat Modernisasi Budidaya Padi

BMKG juga mengimbau pemerintah dan masyarakat menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kondisi kering. Kondisi kemarau yang semakin dominan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan cadangan air untuk menjaga sektor-sektor yang bergantung pada ketersediaan air, termasuk pertanian.

Di sisi hilir, pemerintah perlu memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta operasi pasar untuk mengantisipasi potensi tekanan harga. Langkah tersebut penting agar gangguan produksi di tingkat daerah tidak berkembang menjadi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Eliza juga menilai pemerintah belum perlu merespons ancaman El Nino dengan membuka keran impor secara agresif. 

Pengamanan produksi dan distribusi domestik harus menjadi prioritas sebelum mengambil langkah impor.

Baca Juga: Hadapi El Nino, Bapanas Jalankan Tiga Strategi Jaga Harga Beras Tetap Stabil

"Harus dimitigasi. Kebijakan 3-6 bulan ke depan harus fokus pada air dan distribusi, bukan panik impor,  climate resilience jangka panjang jauh lebih penting," tegasnya.

Untuk periode tiga hingga 12 bulan, pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan, mendiversifikasi sumber air agar tidak terlalu bergantung pada pompanisasi yang meningkatkan biaya, serta mengembangkan varietas tahan kekeringan.

Lebih lanjut, kata Eliza, pemerintah juga perlu mengembangkan asuransi berbasis indeks cuaca dan memperkuat pemantauan kondisi lahan menggunakan satelit secara real time. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko produksi secara lebih cepat.

Sementara dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempercepat modernisasi irigasi, penerapan pertanian cerdas iklim atau climate-smart agriculture, diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, reformasi tata kelola air, serta pembangunan sistem peringatan dini terintegrasi.

"Indonesia perlu membangun sistem pangan yang climate-resilient," pungkas Eliza.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif untuk Antisipasi Dampak El Nino di Semester II-2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News