KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat luas lahan yang terbakar di Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektare di tengah ancaman El Nino yang mulai berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, kondisi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau Oktober mendatang berpotensi mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang terbakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare lebih,” ujar Djamari dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (10/8/2026).

Baca Juga: Menko Airlangga: Pemerintah Kaji Pengecualian PPN dan PPh Transaksi EGR

Menurut Djamari, pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla, baik melalui operasi udara maupun darat.

Untuk operasi udara, pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter melalui Satuan Tugas (Satgas) Udara. Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar 10-15 pesawat fixed wing sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Djamari menyebut operasi udara melalui modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya paling efektif untuk membantu penanganan karhutla. Namun, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) bergantung pada keberadaan awan hujan. “Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah akan terus memantau perubahan cuaca yang berpotensi memunculkan awan hujan agar OMC dapat segera dilakukan.

Djamari mengatakan, berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan pada beberapa hari hingga 18 Agustus 2026.

Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara. Penanganan melalui operasi darat juga terus dilakukan dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia, termasuk menggunakan flexible tank dan pembuatan sumur di lokasi yang membutuhkan. “Segala cara kita lakukan,” tegas Djamari.

Pemerintah juga mewaspadai perkembangan El Nino karena kondisi tersebut dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan meningkatkan risiko kebakaran. “Cuaca ini juga sangat-sangat menentukan upaya, keberhasilan upaya kita,” kata Djamari. 

Sebelumnya, BMKG mencatat anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik wilayah Niño 3.4 telah mencapai indeks +1,59, yang menandakan El Niño 2026 berada pada kategori kuat dan berpotensi berkembang menjadi sangat kuat. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan La Niña pada 2025 yang menyebabkan kemarau basah. 

Baca Juga: Dorong Transformasi SDM di Era AI, IHCBS 2026 Usung Konsep Interaktif

Dampak El Niño diperkirakan tidak merata di seluruh Indonesia. Wilayah selatan garis khatulistiwa, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa, dan Sumatera bagian selatan diprediksi mengalami penurunan curah hujan paling signifikan dengan kategori rendah hingga sangat rendah pada puncak musim kemarau. 

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan berkurangnya curah hujan selama El Niño menyebabkan pasokan air ke waduk ikut menurun. 

Karena itu, BMKG bekerja sama dengan pengelola waduk, Kementerian PU, dan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan cadangan air melalui operasi modifikasi cuaca. 

Menurut dia, operasi tersebut telah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Danau Toba, PLTA Poso di Sulawesi, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat. 

"Hari ini kami sedang melaksanakan operasi di DAS Citarum agar pasokan air untuk energi, pertanian, dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga," ujar Seto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News