KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dorongan percepatan elektrifikasi transportasi publik kian menguat di tengah ketidakpastian energi global dan potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Peralihan ke kendaraan listrik dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional angkutan umum. Isu tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri” yang digelar Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) bersama Intelligent Transport System Indonesia dan PT Kalista Nusa Armada di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Transportasi Listrik Dinilai Jadi Kunci Tekan BBM dan Cegah Krisis Energi Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal Dinas Perhubungan DKI Jakarta Made Jony Sasrawan menyebut, tingginya ketergantungan terhadap BBM membuat biaya operasional angkutan umum sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi. “Situasi geopolitik sekarang seperti kita ketahui bahan bakar fosil menjadi komoditas harganya belum stabil. Sehingga biaya operasional angkutan umum 70% dipengaruhi harga BBM, sehingga yang perlu dilakukan ke depan haru memikirkan situasi geopolitik, khususnya ketersediaan BBM,” jelasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya elektrifikasi sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim sekaligus peningkatan layanan transportasi publik. “Pemprov DKI Jakarta mendukung program elektrifikasi nasional dan upaya mitigasi iklim Zero Carbon. Namun kebijakan ini juga perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada Angkutan Umum sehingga Angkutan Umum tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan mobilitas perkotaan,” ungkapnya. Made juga menyoroti risiko pembengkakan subsidi BBM di tengah kondisi global saat ini, serta target peningkatan penggunaan transportasi publik di Jakarta.
Baca Juga: inDrive Pertahankan Posisi, Pengguna di Indonesia Tumbuh Dua Digit Sepanjang 2026 “Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan target sebesar 60% perjalanan warga menggunakan angkutan umum, dengan kecepatan rata-rata 35 km/jam," sambungnya. Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir mengungkapkan dominasi penggunaan kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Ia menyebut, pengguna kendaraan pribadi mencapai 79,9% atau sekitar 3,48 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan pengguna angkutan umum yang hanya 19,5% atau sekitar 861.471 orang. Dari sisi industri, Direktur Utama PT Kalista Nusa Armada Albert Auliya Ilyas menilai kondisi global saat ini menjadi momentum percepatan adopsi kendaraan listrik, khususnya untuk angkutan massal. “Harus ada
push and pull, pushnya mungkin adakah regulator yang mewajibkan transisi dari ICE ke EV. Kalau berkaca dari beberapa negara ada regulasi yang menjadi push maker pelaku bisnis. Kedua,
pull factornya harus diberi insnetif. Di beberapa negara untuk memaksa ada insentif yang diperlukan. Terlepas dari efisiensi dari penggunaan EV ini akan susah kalau tidak ada insentif,” jelas Albert.
Baca Juga: Kenaikan Tiket Pesawat Dipicu Lonjakan Biaya Avtur Dari sisi operator, Transjakarta melihat elektrifikasi sebagai peluang efisiensi fiskal. Spesialis Utama Transformasi dan Manajemen Transjakarta Gatot Indra Koswara menyebut peralihan ke bus listrik dapat menekan beban subsidi secara signifikan. “Kalau bicara biaya penghematan perawatan dan penghematan energinya dan dikumpulkan jadi satu kali lima setengah tahun itu mendapatkan kurang lebih Rp3,9 miliar atau senilai 1 bus listrik 12 meter. Jadi dengan beralih ke bus listrik peluang pemerintah pusat atau daerah menjadi peluang untuk menghemat subsidi,” jelasnya. Saat ini Transjakarta telah mengoperasikan ratusan bus listrik dan menargetkan peningkatan armada hingga lebih dari seribu unit pada akhir tahun ini. Sementara itu, pelaku usaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan elektrifikasi transportasi publik yang bersifat jangka panjang. Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda Anthony Steven Hambali menegaskan, kebijakan tidak boleh bersifat jangka pendek atau reaktif.
Baca Juga: Kemenhub Minta Maskapai Tahan Kenaikan Tiket, Batas Masih 9–13 Persen “Saat ini momen untuk membuat regulasi
blue print yang tidak hanya fokus satu masa kabinet, atau reaktif terhadap kondisi saat ini. Jadi harus punya blueprint jangka panjang. Mau perang atau nggak perang itu berapa lama sih. Atau kabinet 5 tahun, jangan sampai blueprint cuma 5 tahun,” tegasnya. Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, elektrifikasi transportasi publik dinilai menjadi langkah kunci untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan efisiensi sistem transportasi nasional. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
