KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cendikiawan Emil Salim memandang, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertujuan memperkuat, tetapi memperlemah KPK. 

Hal itu disampaikan Emil saat konferensi pers bersama tokoh lainnya seperti Mochtar Pabottingi, Taufiequrachman Ruki, Bivitri Susanti, dan lainnya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (4/10). 

Baca Juga: Soal Perppu KPK, Moeldoko sebut tak ada keputusan yang puaskan semua pihak

"Kebebasan dari KPK menjalankan usahanya seperti yang dia lakukan di masa lampau telah dikebiri. Dengan demikian, jelas revisi UU KPK tidak bertujuan memperkuat KPK, tetapi memperlemah dan membawa kita kembali ke zaman korupsi," ujar Emil. 

Pelemahan KPK yang dimaksud Salim adalah soal izin penyadapan dari dewan pengawas hingga surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang diatur dalam UU KPK hasil revisi. 

Atas dasar itu, lanjutnya, perlu ada penolakan terhadap UU KPK dan mendesak Presiden segera menerbitkan perppu. 

"Karena dalam UU KPK memuat unsur-unsur memperlemah KPK, maka harus ada penolakan. Kami berharap kepada Presiden agar mengeluarkan perppu. Kami tidak punya kepentingan, kepentingan satu-satunya adalah menegakkan hukum yang bersih supaya rakyat bisa sejahtera," tegas ahli ekonomi ini. 

Setelah KPK berdiri pada tahun 2002, Emil menilai pemberantasan korupsi bertaji. Pejabat-pejabat negara yang korupsi mulai ditangkap. Dari Ketua MK hingga menteri dan kepala daerah. 

Baca Juga: Kursinya jadi rebutan, berapa gaji yang didapat ketua MPR?

Editor: Noverius Laoli