KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Secara mengejutkan, pemerintah berniat menghapus kebijakan wajib memasok batubara untuk kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO). Keputusan pencabutan DMO batubara akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden, Selasa (31/7). Sebelumnya, emiten batubara wajib mengalokasikan 25% dari hasil produksi untuk dijual ke PLN seharga US$ 70 per ton. Penetapan harga ini menggerus pendapatan produsen batubara. Sebab, saat beleid ini terbit, harga batubara dunia sudah melampaui US$ 100 per ton. Wajarnya, aturan ini akan menguntungkan emiten batubara. Cuma, emiten batubara masih belum yakin pencabutan beleid ini akan berdampak positif. Sebab, rencananya, emiten batubara harus menyetor dana US$ 2-US$ 3 per ton sebagai cadangan energi, sebagai ganti beleid DMO. "Harus dilihat, apakah besaran pungutan akan ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya kalori batubara,” ujar Azis Armand, Direktur Keuangan PT Indika Energy Tbk, Minggu (29/7).
Tapi, Lucky Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute, yakin perubahan kebijakan ini akan berimbas positif bagi emiten batubara. Sebab, emiten bisa menjual sesuai harga di pasar, di saat harga batubara masih tinggi. “Emiten juga berpotensi untung dari ekspor,” papar dia. Mengerek produksi Bukit Asam (PTBA), Adaro Energy (ADRO) dan Indika Energy (INDY) berpotensi untung besar berkat penghapusan DMO. Selain memiliki kuota ekspor, mereka juga penghasil batubara kalori rendah yang bisa dipasok ke PLN. PTBA mengalokasikan sekitar 65% hasil produksi untuk pembangkit PLN. Sementara, INDY menjual sekitar 25% hasil produksi ke PLN. Analis Binaartha Parama Sekuritas M. Nafan Aji juga yakin penghapusan DMO akan berdampak positif bagi emiten batubara. "Saat harga tinggi, patokan harga dari pemerintah bisa menekan pertumbuhan pendapatan," kata dia. Namun, Lucky mengingatkan, pungutan US$ 2-US$ 3 per ton hanya menguntungkan saat harga batubara dunia naik. Dalam jangka panjang, saat harga turun, emiten lebih diuntungkan dengan kebijakan DMO.