JAKARTA. Pemerintah siap menyuntikkan modal berupa penanaman modal negara (PMN) kepada empat emiten pelat merah yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kelak, pemerintah mengucurkan dana kepada empat emiten itu melalui skema rights issue.

Gatot Trihargo, Deputi bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan, keempat emiten tadi adalah Bank Mandiri (BMRI), Aneka Tambang (ANTM), Waskita Karya (WSKT) dan Adhi Karya (ADHI).

Keempat emiten segera melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue. Secara total, nilai aksi korporasi itu mencapai Rp 23,3 triliun.

BMRI, misalnya, mengincar dana rights issue Rp 9 triliun. Di situ, pemerintah akan menyerap Rp 5,6 triliun dan investor publik Rp 3,4 triliun. BMRI akan memakai dana rights issue untuk mengguyur kredit sektor infrastruktur.

ADHI juga berniat rights issue Rp 2 triliun. Tapi angka tersebut belum final. Aksi rights issue ADHI adalah rencana yang molor sejak beberapa tahun. Manajemen ADHI telah lama mengajukan permohonan rights issue kepada pemerintah. Bahkan, ADHI telah mendapat izin untuk rights issue sejak 2008. "Kami menunggu proses dari pemerintah," kata Kiki Syahgolang, Sekretaris Perusahaan ADHI, kemarin (13/1).

Selain menyuntik modal, pemerintah rela emiten BUMN memangkas jatah dividen. Hal ini demi ekspansi masing-masing emiten.

Sektor konstruksi butuh modal untuk menggarap proyek besar. Bank juga butuh dana demi menggenjot kredit. "Ekspansi ini tak cukup mengandalkan laba ditahan," kata Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo.

Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado menilai, harga eksekusi rights issue sebaiknya di bawah harga pasar agar investor publik tertarik untuk menyerap.

Satrio menambahkan, emiten konstruksi dan bank diuntungkan rencana pembangunan infrastruktur. Dia pun melihat prospek menarik dari BMRI, WSKT dan ADHI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sandy Baskoro