Emiten Sawit Minta Fee DSI Tak Tambah Beban Industri



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berharap biaya layanan pemrosesan ekspor yang akan dikenakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak semakin membebani industri.

Pasalnya, perusahaan sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban dalam kegiatan ekspor, mulai dari bea keluar hingga pungutan ekspor atau levy.

Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) Hartono Jap mengatakan, pelaku industri berharap biaya layanan DSI yang mulai diterapkan pada 2027 ditetapkan pada level yang wajar.


Baca Juga: Gaikindo Auto Week 2026 Bakal Diramaikan Peluncuran Mobil Baru, Merek China Dominan

Menurut dia, perusahaan perkebunan telah mengeluarkan biaya besar untuk operasional sekaligus memenuhi berbagai kewajiban terkait ekspor. Karena itu, penambahan biaya baru perlu mempertimbangkan beban yang selama ini ditanggung pelaku usaha.

"Yang kami harapkan jangan mahal-mahal karena kami sudah bayar pajak ekspor, bayar levy, berarti sekarang bayar DSI lagi," ujar Hartono kepada media, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Hartono tidak mempermasalahkan fungsi DSI dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas ekspor sawit. SSMS, kata dia, siap memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung transparansi industri.

Menurut Hartono, keterbukaan data justru penting untuk mendukung fungsi monitoring DSI. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Mochamad Husni mengatakan, AALI akan mengikuti ketentuan pemerintah terkait penerapan biaya layanan DSI.

"Terkait dengan DSI fee, pada dasarnya kami mengikuti yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Ekspor Sawit Diproyeksi Turun, GAPKI Minta Biaya Layanan DSI Tak Membebani

Di sisi lain, Astra Agro memproyeksikan kinerja operasional pada 2027 bergerak moderat dan relatif sejalan dengan tren pencapaian 2026. Perseroan juga mencermati potensi dampak fenomena El NiƱo terhadap produktivitas tandan buah segar (TBS).

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, AALI akan memperkuat disiplin belanja, manajemen agronomi, serta program peremajaan atau replanting kebun secara tepat dan terukur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan produksi dalam jangka panjang.

Sebelumnya dalam catatan Kontan, DSI menyampaikan biaya layanan pemrosesan ekspor CPO dan produk turunannya akan berada di bawah US$ 10 per ton atau pada kisaran single digit dolar AS per ton.

Sementara itu, Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahany mengatakan, besaran tarif final masih dibahas bersama para pemegang saham. Namun, berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan harga pasar saat ini, biaya layanan diperkirakan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton.

Besaran tarif final tersebut dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.

Baca Juga: Hadapi Tantangan Bisnis, Semen Baturaja (SMBR) Perkuat Daya Saing

Mulai 1 Januari 2027, ekspor CPO dan produk turunannya yang masuk dalam daftar regulasi pemerintah wajib diproses melalui platform DSI.

Platform tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola, transparansi dan ketertelusuran perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Luke menegaskan, kehadiran DSI tidak akan mengubah mekanisme perdagangan antara eksportir dan pembeli. Penentuan harga, volume, spesifikasi produk hingga hubungan komersial tetap menjadi kesepakatan antara kedua pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News