JAKARTA. Pemerintah meminta empat perusahaan manajer investasi (MI) pelat merah untuk menerbitkan BUMN Fund. Ini adalah reksadana penyertaan terbatas (RDPT) khusus untuk membiayai proyek badan usaha miliki negara (BUMN). "Menteri BUMN berharap, BUMN Fund sudah bisa meluncur 30 Juni," kata John D. Item, Presiden Direktur Danareksa Investment Management (DIM), Kamis (17/6). Menurut John, BUMN Fund merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi proyek BUMN. Sebab, kas internal, kredit bank, maupun penerbitan saham dan obligasi kemungkinan tak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) BUMN. Pemerintah memperkirakan, dalam lima tahun ke depan, capex perusahaan BUMN mencapai Rp 1.500 triliun. BUMN Fund juga bisa jadi jembatan bagi BUMN kaya agar bisa membantu BUMN cekak modal, dengan cara menjadi investor di RDPT ini. John mengaku, DIM sudah menyiapkan RDPT itu. Ia berharap, produk ini bisa meluncur sesuai target pemerintah. "Saat ini kami masih menunggu izin efektif dari Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)," katanya.
Empat MI Pelat Merah Siapkan BUMN Fund
JAKARTA. Pemerintah meminta empat perusahaan manajer investasi (MI) pelat merah untuk menerbitkan BUMN Fund. Ini adalah reksadana penyertaan terbatas (RDPT) khusus untuk membiayai proyek badan usaha miliki negara (BUMN). "Menteri BUMN berharap, BUMN Fund sudah bisa meluncur 30 Juni," kata John D. Item, Presiden Direktur Danareksa Investment Management (DIM), Kamis (17/6). Menurut John, BUMN Fund merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi proyek BUMN. Sebab, kas internal, kredit bank, maupun penerbitan saham dan obligasi kemungkinan tak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) BUMN. Pemerintah memperkirakan, dalam lima tahun ke depan, capex perusahaan BUMN mencapai Rp 1.500 triliun. BUMN Fund juga bisa jadi jembatan bagi BUMN kaya agar bisa membantu BUMN cekak modal, dengan cara menjadi investor di RDPT ini. John mengaku, DIM sudah menyiapkan RDPT itu. Ia berharap, produk ini bisa meluncur sesuai target pemerintah. "Saat ini kami masih menunggu izin efektif dari Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)," katanya.