KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak empat organisasi petani kelapa sawit menyatakan mendukung program peningkatakan produktivitas peremajaan kelapa sawit. Dukungan ini disampaikan dalam seminar nasional bertema:
Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)? Dengan topik
Peremajaan sawit rakyat sebagai solusi peningkatan produktivitas yang diinisiasi
Media Perkebunan. Keempat organisasi petani ini adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (Samade). Keempat organisasi ini juga mendeklarasikan pengukuhan Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit (POPSI) di Jakarta, Jumat (12/7).
Baca Juga: Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jadi landasan menata perkebunan rakyat Ketua Umum Aspekpir Setioyono mengatakan organisasi petani harus bersatu untuk memiliki pandangan dan sikap yang sama menyuarakan kepentingan petani kelapa sawit Indonesia. "Dana Sawit ini harus memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit dengan cara mendukung penuh pendanaannya untuk peremajaan sawit," tegas Setyono. Dia juga meminta agar dukungan pendanaan bagi petani tidak dibatasi dengan luasan 4 hektare (ha) melainkan di bawah 25 ha sesuai UU Perkebunan. POPSI berharap dukungan pendanaan bagi petani sawit bisa mencapai 45 juta per ha. Sebagai informasi saat ini program peremajaan sawit rakyat menjadi prioritas pemerintah. Dukungan peremajaan sawit rakyat tersebut direalisasikan melalui pendanaan yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Baca Juga: Apkasindo harap Permentan 7 tahun 2019 perbesar alokasi dana sawit BPDPKS ke petani Sementara itu, Ketua Umum Apkasindo Alvian Arrahman mengatakan mereka mendukung inisiatif peningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui PSR. Ia menyerukan agar program ini didukung dengan prosedur dan syarat yang memudahkan bagi petani. Beberapa waktu lalu, kementerian pertanian telah menetapkan delapan syarat bagi petani penerima program PSR. Namun syarat-syarat ini masih berat untuk dipenuhi petani khususnya terkait dengan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
Baca Juga: Asosiasi petani sawit sebut alokasi dana sawit masih salah sasaran Alvian menegaskan, penerbitan STDB adalah tugas Kabupaten Kota, namun pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mendata petani plasma dan petani swadaya. Senada dengan Alvian, Perwakilan Asosiasi Samade Pahala Sibuea mengingatkan bahwa Janji Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2018 dalam acara IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) pada 29 Oktober 2018 di Bali menegaskan bahwa petani sawit jangan dipersulit, satu syarat cukup, jelasnya.
Tugas Berat POPSI Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang di deklarasikan Jumat (12/7) ini akan memiliki tugas berat, khususnya dalam melakukan pendampingan petani, revitalisasi kelembagaan dan penyiapan syarat-syarat untuk peremajaan sawit. Karena itu, POPSI meminta untuk bersinergi dengan para pihak khususnya pemerintah daerah, perusahaan perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan serta Direktorat Jendral Perkebunan.
Baca Juga: Bermanfaat bagi petani, Apkasindo minta pungutan ekspor sawit dipertahankan Mansuetus Darto, Sekjen SPKS mendesak Pemerintah, perusahaan swasta dan industry biodisel untuk bergotong royong membantu petani kelapa sawit dimanapun mereka berada. Jangan biarkan petani bergerak sendiri tanpa pendampingan. Darto pun meminta agar program PSR ini jangan hanya fokus pada PSR, karena tidak semua petani membutuhkannya, masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan petani seperti model insentif bagi petani untuk menambah pendapatan petani dari harga TBS yang terus anjlok dan program ketahanan pangan petani sawit. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli