JAKARTA. Banyak pekerjaan rumah (PR) menumpuk di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dody Riyatmadji mengatakan, ada empat PR besar yang belum selesai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjadi PR pemerintahan selanjutnya.

PR pertama, menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja diterbitkan oleh SBY menjadi undang-undang (UU). Kedua, menyelesaikan beberapa aturan tindaklanjut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

"Yang belum terkait aturan mengenai qanun, pengelolaan sumber daya alam Aceh dan aturan mengenai hukum dinayat," kata Dody kepada KONTAN Rabu (22/10).

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

PR ketiga, menyelesaikan pembahasan Rancangan undang-undang Otonomi Khusus Papua. Dan masalah terakhir adalah menyelesaikan masalah batas antar daerah yang sampai dengan akhir pemerintahan SBY belum juga berhasil diselesaikan. "Yang gede, termasuk penyelesaian pembahasan UU Desa, Pemerintahan Daerah sudah selesai semua," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News