JAKARTA. Penantian seluruh rakyat Indonesia berakhir Kamis (21/8). Setelah delapan jam menggelar sidang penentuan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat menolak gugatan tim calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Mengadili, menolak eksepsi dan permohonan pihak pemohon untuk seluruhnya," tegas Hamdan Zoelfa, Ketua MK, Kamis malam (21/8). Dengan putusan tersebut, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menjadi presiden ketujuh menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Namun, tidak ada masa berleha-leha bagi Jokowi-JK. Setumpuk tugas telah menanti Jokowi-Jusuf Kalla. Sejumlah program prioritas pemerintahan akan segera dijalankan. Pertama, menjalankan program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat melalui revisi RAPBN 2015. "Program kesejahteraan rakyat akan diutamakan," kata Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi. Dalam revisi ini, Jokowi-JK akan mencari solusi keterbatasan ruang fiskal. Salah satu caranya mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di RAPBN 2015 yang mencapai Rp 291,1 triliun. "Jebakan fiskal ini luar biasa," imbuh Akbar.
Empat tugas mendesak bagi presiden baru
JAKARTA. Penantian seluruh rakyat Indonesia berakhir Kamis (21/8). Setelah delapan jam menggelar sidang penentuan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat menolak gugatan tim calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Mengadili, menolak eksepsi dan permohonan pihak pemohon untuk seluruhnya," tegas Hamdan Zoelfa, Ketua MK, Kamis malam (21/8). Dengan putusan tersebut, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menjadi presiden ketujuh menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Namun, tidak ada masa berleha-leha bagi Jokowi-JK. Setumpuk tugas telah menanti Jokowi-Jusuf Kalla. Sejumlah program prioritas pemerintahan akan segera dijalankan. Pertama, menjalankan program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat melalui revisi RAPBN 2015. "Program kesejahteraan rakyat akan diutamakan," kata Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi. Dalam revisi ini, Jokowi-JK akan mencari solusi keterbatasan ruang fiskal. Salah satu caranya mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di RAPBN 2015 yang mencapai Rp 291,1 triliun. "Jebakan fiskal ini luar biasa," imbuh Akbar.