KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan enam bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Direktur Center of Economic dan Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kinerja bidang ekonomi selama periode enam bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, penurunan tajam kinerja perpajakan sampai dengan Maret 2025 sebesar 27,8% year on year. Permasalahan Coretax hingga turunnya geliat dunia usaha dan pendapatan sektor berbasis komoditas jadi penyebab utama.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Baca Juga: Kebijakan dan Insentif Prabowo-Gibran Jadi Harapan Baru Saham Konglomerat

Kedua, bengkaknya belanja subsidi hingga Maret 2025 bertambah Rp 535,2 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari periode awal Jokowi-Amin, yakni Rp 388,6 triliun.

Ketiga, penambahan utang pemerintah dari mulai Prabowo menjabat hingga Maret 2025 senilai Rp 511,3 triliun. 

"Kenaikan utang yang cukup pesat menjadi sinyal bahwa tekanan fiskal meningkat signifikan pada awal pemerintahan Prabowo," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (20/4).

Keempat, Bhima mengatakan adanya PHK massal berlangsung di berbagai sektor khususnya pakaian jadi, dan tekstil. Efek perang dagang bisa menambah buruk gelombang PHK massal, akibat penurunan permintaan ekspor dan naiknya biaya bahan baku produksi.

Baca Juga: Umur 100 Hari Kabinet Prabowo Subianto, Berikut Hasil Survei Kinerja Para Menteri

Kelima, pelemahan kurs rupiah dan IHSG akibat ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal, pelemahan ekonomi domestik, hingga pembentukan Danantara.

"Keenam, buruknya komunikasi presiden dengan pembantunya dalam kasus pembentukan Danantara, revisi UU TNI, hingga menyikapi tekanan di pasar modal yang cenderung tidak memiliki senses of crisis," ucap Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News