JAKARTA. Enam kementerian/lembaga (K/L) akan menjadi proyek percontohan pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) pada 2010. Enam K/L tersebut antara lain Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peluncuran Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran di Jakarta, Selasa (14/7) lalu mengatakan, melalui penganggaran terpadu PBK dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang diimplementasikan dapat mengatasi berbagai kelemahan atas sistem sebelumnya. Menkeu berharap, upaya pemerintah untuk bisa keluar dari krisis ekonomi akibat terjadinya gelombang krisis ekonomi global jangan sampai terhambat oleh permasalahan teknis lapangan dan K/L. Untuk itu, instrumen kebijakan anggaran negara harus dikelola agar lebih akuntabel dan sesuai dengan target pencapaian perekonomian nasional.
Enam Kementerian Jadi Pilot Proyek Penganggaran Berbasis Kinerja
JAKARTA. Enam kementerian/lembaga (K/L) akan menjadi proyek percontohan pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) pada 2010. Enam K/L tersebut antara lain Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peluncuran Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran di Jakarta, Selasa (14/7) lalu mengatakan, melalui penganggaran terpadu PBK dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang diimplementasikan dapat mengatasi berbagai kelemahan atas sistem sebelumnya. Menkeu berharap, upaya pemerintah untuk bisa keluar dari krisis ekonomi akibat terjadinya gelombang krisis ekonomi global jangan sampai terhambat oleh permasalahan teknis lapangan dan K/L. Untuk itu, instrumen kebijakan anggaran negara harus dikelola agar lebih akuntabel dan sesuai dengan target pencapaian perekonomian nasional.