KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan krisis energi global mulai merembet ke dalam negeri. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek, tetapi juga merealisasikan komitmen lama berupa subsidi transportasi umum. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai janji pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan subsidi angkutan publik kini semakin relevan untuk direalisasikan.
Baca Juga: Prabowo Akan Bertemu PM Jepang Sanae Takaichi Besok, Ini yang Dibahas Hal ini seiring meningkatnya tekanan eksternal terhadap pasokan energi global. Djoko mengingatkan, dalam masa kampanye akhir 2023 hingga awal 2024, keduanya sempat mendorong subsidi transportasi publik, bahkan hingga 100% di kota-kota besar. Menurutnya, komitmen tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Ia menilai, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hanya solusi mobilitas, tetapi juga strategi efisiensi energi nasional. Karena itu, pemerintah didorong mempercepat elektrifikasi angkutan umum secara luas, mulai dari kawasan perkotaan hingga wilayah terpencil. “Elektrifikasi transportasi publik harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP,” ujar Djoko dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Konsumsi Lebaran Dongkrak Ekonomi Awal 2026 Meski Dibayangi Kenaikan Harga Lebih lanjut, ia menegaskan langkah tersebut penting agar transisi energi tidak berhenti pada jargon, melainkan menjadi instrumen pemerataan akses mobilitas. Tekanan terhadap sektor energi sendiri dipicu konflik geopolitik berkepanjangan, termasuk eskalasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan global. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih agresif, termasuk melalui skema gratis. Menurut Bhima, kebijakan transportasi publik gratis terbukti efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia mencontohkan langkah Spanyol pada 2022 yang menggratiskan layanan kereta dan bus dalam kota untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi. “Pengurangan konsumsi BBM bisa ditempuh lewat subsidi dan penggratisan transportasi publik,” ujarnya saat dikonfirmasi Kontan pekan lalu.
Baca Juga: Prabowo: Para Menteri, Maafkan Saya karena Terlalu Micromanage Di sisi lain, Bhima mengingatkan pemerintah untuk tidak menempuh opsi kenaikan harga BBM seperti yang dilakukan sejumlah negara. Kebijakan tersebut dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi domestik. Ia memperingatkan, kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, serta memicu efek berantai berupa peningkatan angka kemiskinan hingga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
