KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pandemi covid-19 telah melanda Indonesia kurang lebih tujuh bulan sejak diumumkannya kasus positif covid-19 pertama pada awal Maret lalu.

Sejumlah pihak meminta pemerintah mengevaluasi penanganan covid-19. Masyarakat juga diharapkan mentaati protokol kesehatan.

Epidemiolog UGM Riris Andono Ahmad mendorong pemerintah harus memberikan edukasi protokol kesehatan yang lebih baik lagi. Ukurannya harus bisa membuat masyarakat menyadari bahaya penularan covid-19 dan kepatuhan melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

“Pemakaian masker itu kan tujuannya mencegah penularan. Jadi tidak semata – mata orang itu memakai masker atau tidak, tapi seberapa besar ketika tidak memakai masker tertular atau menularkan,” kata Riris ketika dihubungi, Selasa (6/10).

Baca Juga: Sektor makanan minuman masih jadi penopang permintaan kemasan plastik

Riris mencontohkan, menyadarkan penggunaan masker tidak melulu pada penindakan atau denda yang dilakukan melalui operasi yustisi. Akan tetapi, memberikan pemahaman pentingnya penggunaan masker.

“Bagaimana masyarakat bisa sadar bahwa resiko tertular bukan tidak terkait dengan adanya operasi yustisi atau denda, tapi resiko tertular karena perilaku mereka sendiri yang tidak menggunakan masker,” ungkap dia.

Lebih dari itu, Riris menekankan pelaksanaan menjaga jarak (social distancing) akan menurunkan transmisi (penularan). Namun prblemnya adalah jika social distancing dilakukan terlalu ketat atau terlalu lama maka social ekonomi akan memburuk.

“Pemerintah harus punya indikator yang jelas kapan harus sedikit melonggarkan, kapan harus diketatkan dan itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi memang kalau penularannya meningkat seharusnya mobilitasnya dihentikan lagi,” ujar dia.

Baca Juga: Bank bakal gencar menambah ATM setor tarik, ini alasannya

Riris mencontohkan, adanya klasifikasi zona penyebaran covid-19. Kebijakan ini harus dilaksanakan konsisten. Sebab yang terjadi masyarakat senang ketika daerahnya berubah dari zona kuning menjadi zona hijau.

“Tapi begitu naik lagi ke (zona) kuning, masyarakat, pemerintah akan denial (menyangkal) terhadap itu dan pemerintah tetap bertindak seperti halnya masih (zona) hijau dan tidak mau kemudian melakukan pengereman atau pengetatan social distancing,” ungkap dia.

Editor: Noverius Laoli