KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Epidemiolog meminta indikator dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berubah-ubah. Indikator dalam kebijakan pengetatan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) itu perlu dilakukan secara terukur. Sehingga tidak bisa dilakukan negosiasi dalam pelonggaran.

"Dituntaskan, dibereskan, ditegaskan dulu performance indikatornya supaya tidak berubah-ubah, supaya tidak ada negosiasi-negosiasi," ujar Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (23/8).

Sebagai informasi, saat ini sebagian wilayah Jawa dan Bali masih menerapkan PPKM level 4. Namun, terdapat pelonggaran yang disebut pemerintah dengan uji coba.

Baca Juga: Datangkan 5 juta dosis vaksin, Kemenkeu sebut anggaran vaksin capai Rp 57 triliun

Hal itu dilakukan dengan membuka kembali mal dan pusat belanja dengan maksimal kapasitas 50% dan restoran kembali menyediakan layanan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25%. Dicky menyebut, pelonggaran yang tak terukur dapat berdampak buruk bagi perkembangan pandemi Covid-19.

"Pelonggaran yang tidak terukur, adanya pelongaran yang berlebihan itu akan membuat potensi lonjakan baru lagi," terangnya.

Meski begitu, Dicky mengakui adanya penurunan kasus Covid-19 selama PPKM kali ini. Oleh karena itu, pemerintah dapat menurunkan level pelaksanaan PPKM menjadi level 3.

Namun, upaya pelonggaran harus dilakukan seca bertahap. Hal itu melihat tingkat transmisi komunitas di Indonesia masih tinggi sehingga masih berisiko terjadi penularan.

"PPKM ini ada dampaknya pertama dia mencegah skenario terburuk tapi dia belum mengubah skenario yang saat ini," kata Dicky.

Dicky menyebut wilayah Jawa dan Bali telah melalui masa puncak kasus Covid-19. Namun, gelombang pandemi Covid-19 belum selesai terlebih lagi pada penularan varian delta.

Selanjutnya: Jakarta masih PPKM Level 4 walau sudah zona hijau, ini kata Anies

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat