KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut adanya potensi ketidakadilan akses dalam vaksin virus corona (Covid-19).

Hal itu mengingat adanya rencana penerapan vaksinasi gotong royong untuk individu. Vaksinasi tersebut merupakan vaksin yang biayanya dibebankan kepada penerima vaksin.

"Itu sama dengan jualan vaksin, vaksin berbayar dapat mendorong ketidakadilan akses terhadap vaksin yang sebenarnya tanggung jawab negara," ujar Pandu saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (11/7).

Baca Juga: Ada vaksin berbayar, ini kekhawatiran pengamat

Pandu menekankan bahwa vaksin merupakan barang kesehatan masyarakat atau public health good. Sehingga tidak dapat diperlakukan seperti barang komersil.

Ketidakadilan akses pun dikritik oleh Pandu mengingat pemberian vaksin dilakukan berdasarkan tingkat kerentanan. Kelompok masyarakat yang semakin rentan harus mendapatkan prioritas utama.

"Harus prioritas pada yang paling vulnerable," terang Pandu.

Sebagai informasi, vaksinasi gotong royong individu akan dilakukan besok (12/7). Vaksinasi itu dilakukan melalui 8 klinik PT Kimia Farma Diagnostika di 6 provinsi yang terdapat di Jawa dan Bali.

Selanjutnya: Vaksin gotong royong individu tak akan mengurangi target program vaksinasi pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli