KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH) merespons perubahan regulasi dan sistem dalam pengawasan derivatif keuangan.

Sebagai informasi, per Jumat (10/1) kedua lembaga ini resmi berdiri di bawah naungan tiga regulator yaitu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi menerangkan bahwa pihaknya tentu akan menjalankan segala ketentuan yang ditentukan oleh OJK dan BI. Harapannya, ini dapat menjadi katalis positif bagi pertumbuhan bursa ke depannya.

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

Baca Juga: ICDX Catatkan Transaksi Komoditi Berbasis Syariah Rp 2,01 Triliun di 2024

“Untuk produk yang berbasis komoditas, kami tetap berada di bawah pengawasan Bappebti. Jadi, hanya produk derivative saham dan obligasi di bawah pengawasan OJK dan produk derivative pasar uang dan valuta asing di bawah naungan BI,” Jelas Fajar dalam acara ICDX CEO Talk di Jakarta, Rabu (12/3).

Fajar menambahkan, saat ini pihaknya tengah dalam proses izin prinsip dan pemenuhan beberapa hal yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan OJK dan BI. 

ICDX juga terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota bursa terkait ketentuan dari OJK dan BI, khususnya terkait mekanisme pelaporan serta perizinan.

Direktur Utama Indonesia Clearing House Megain Widjaja menilai, perpindahan pengaturan dan pengawasan ini merupakan terobosan yang luar biasa di industri perdagangan berjangka komoditi. Ke depannya akan sangat baik bagi transparansi dan perlindungan investor.

Baca Juga: ICDX Targetkan Transaksi Subrogasi Syariah Rp 3 Triliun di 2025

Dalam keterangannya, Megain menyampaikan bahwa saat ini total transaksi di ICDX dan dikliringkan di ICH pada tahun 2024 sebesar 5.457.267,45 lot, produk derivatif dengan underlying saham tercatat transaksi sebanyak 519.063,54 lot atau setara dengan 10% total transaksi.

“Adapun produk derivatif dengan underlying pasar uang tercatat transaksi sebanyak 1.529.506,88 lot atau setara dengan 28% total transaksi. Sementara untuk produk dengan underlying komoditi tercatat transaksi sebanyak 3.408.697,03 lot atau setara dengan 62% total transaksi,” Tutup Megain dalam acara ICDX CEO Talks di Jakarta, Rabu (12/3).

Secara tertulis, pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia terkait derivatif keuangan ini tercantum dalam Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News