KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya suku bunga global memaksa pemerintah harus lebih cermat dalam mengelola pembiayaan dan utang negara.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman menilai strategi frontloading dan manajemen utang yang adaptif menjadi kunci agar biaya bunga utang tidak semakin membebani APBN.

Menurut Juniman, tren suku bunga yang masih tinggi membuat pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain mempercepat pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui strategi frontloading, untuk menutup kebutuhan pembiayaan dan defisit anggaran dari awal sebelum biaya pendanaan menjadi lebih mahal

"Kalau dengan era suku bunga tinggi ini, suka tidak suka pemerintah harus melakukan strategi frontloading. Karena kita tahu bahwa ke depannya akan jadi makin naik (yield)," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Baca Juga: Suku Bunga Tinggi Bakal Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Semester II

Lebih lanjut Juniman menilai langkah tersebut penting mengingat tekanan terhadap biaya pendanaan atau yield diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

Namun, strategi tersebut perlu dibarengi dengan manajemen utang yang lebih fleksibel. Dalam kondisi biaya pinjaman yang masih tinggi, pemerintah sebaiknya memprioritaskan penerbitan surat utang berjangka pendek (tenor 1-3 tahun) dibandingkan tenor menengah dan panjang.

"Karena utangnya sekarang mahal. Dua atau tiga tahun ke depan kemungkinan suku bunga akan turun lagi. Jadi pemerintah sebaiknya menerbitkan utang jangka pendek sesuai kebutuhan jatuh temponya terlebih dahulu," katanya.

Sementara untuk tenor menengah hingga panjang, menurut Juniman, pemerintah dapat menunggu hingga kondisi pasar lebih kondusif sehingga biaya penerbitan utang menjadi lebih murah.

Di sisi lain, ia menilai komposisi utang pemerintah yang mayoritas diterbitkan dalam denominasi rupiah (70%-75%) sudah cukup ideal untuk mengurangi risiko terhadap APBN.

Baca Juga: Defisit APBN 2025 Melebar: Risiko Bunga Tinggi dan Tekanan Likuiditas Mengintai

"Kalau terlalu banyak utang dalam dolar AS, tekanan terhadap APBN akan semakin besar karena pemerintah tidak hanya menghadapi pembayaran bunga dan pokok utang, tetapi juga risiko nilai tukar," ujarnya.

Dengan sekitar 70% penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menggunakan mata uang rupiah, pemerintah dinilai relatif lebih terlindungi dari gejolak kurs dibandingkan jika porsi utang valuta asing terlalu besar.

Meski demikian, Juniman tetap mendorong diversifikasi sumber pembiayaan dan mata uang dalam penerbitan global bond. Menurutnya, ketergantungan terhadap dolar AS perlu dikurangi secara bertahap dengan meningkatkan porsi penerbitan dalam mata uang lain seperti Euro, Ten Jepang, maupun Yuan China.

"Kalau ingin merubah, pemerintah harus dari sekarang melakukan diversifikasi itu jika tidak ingin ada ketergantungan terhadap dollar AS," ujar Juniman.

Ia juga menilai strategi pemerintah yang memilih menerbitkan global bond dibandingkan mengandalkan pinjaman luar negeri atau pinjaman bilateral merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, pinjaman bilateral umumnya disertai persyaratan yang lebih ketat, sedangkan global bond memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah dalam memperoleh pembiayaan dari pasar internasional.

Baca Juga: Rasio Bunga Utang Masih Tinggi, Ruang Belanja Pemerintah Kian Menyempit

"Kalau global bond, pemerintah tidak terlalu banyak menghadapi persyaratan seperti pinjaman bilateral. Dalam kondisi sekarang, saya rasa strategi itu sudah tepat," katanya.

Terkait pasar obligasi terutama SBN, Juniman memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun hingga akhir tahun 2026 akan bergerak di kisaran 7% hingga 7,5%.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menarik minat investor dan memastikan biaya penerbitan utang tidak terlalu membebani APBN yang memiliki asumsi yield 6,9%.

"Kalau terlalu jauh dari itu (6,9%), beban APBN makin berat. Ini pemerintah harus lakukan balancing. Paling tidak pemerintah bisa menahan (menjaga) yield 10 tahun itu di level 7%, mentok terjadi kenaikan drastis bisa sampai ke 7,6% paling maksimal (harus dijaga)," kata Juniman.

Ia juga menilai kebijakan buyback SBN di pasar sekunder dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menjaga stabilitas yield dan biaya pendanaan (yield), namun implementasinya harus dilakukan secara hati-hati.

"Buyback bisa menjadi instrumen balancing. Tetapi jangan terlalu sering dilakukan karena jika yield terus ditekan turun, daya tarik SBN bagi investor juga bisa berkurang. Manajemen seperti ini membutuhkan koordinasi yang baik," pungkasnya.

Baca Juga: Rasio Bunga Utang Masih Tinggi, Ruang Belanja Pemerintah Makin Sempit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News