KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Era suku bunga tinggi global diprediksi masih akan berlangsung dan berpotensi menimbulkan risiko bagi perekonomian dunia maupun negara berkembang, termasuk Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah sedikit mereda setelah tercapainya kesepakatan sementara (interim deal) antara Amerika Serikat dan Iran pada 14 Juni 2026, tingkat ketidakpastian global masih tetap tinggi.

"Ke depan, perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah masih dinamis sehingga memerlukan kewaspadaan," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga: BI Rate Sudah Naik 100 Basis Poin Sepanjang 2026, Gubernur BI Beberkan Alasannya

Ia menjelaskan, perang yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 telah mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara. Dampaknya, prospek pertumbuhan ekonomi global melemah, sementara tekanan inflasi meningkat.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 hanya mencapai sekitar 3%, sedangkan inflasi global meningkat ke level 4,4%.

Kondisi tersebut telah mendorong sejumlah bank sentral dunia untuk kembali memperketat kebijakan moneternya melalui kenaikan suku bunga guna mengendalikan inflasi.

Di Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) memang masih mempertahankan Fed Funds Rate (FFR) di level 3,75% dalam pertemuan terakhir. Namun, Perry menilai peluang kenaikan suku bunga masih terbuka seiring meningkatnya tekanan inflasi di Negeri Paman Sam.

"Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, Fed Funds Rate yang tadi malam dipertahankan pada level 3,75%, ke depan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi yang lebih tinggi di Amerika Serikat," katanya.

Selain itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat juga masih bertahan tinggi. Per 7 Juni 2026, yield US Treasury tenor 10 tahun tercatat sebesar 4,49%, sementara tenor dua tahun mencapai 4,18%.

Menurut Perry, tingginya yield tersebut antara lain dipengaruhi oleh membesarnya defisit fiskal Amerika Serikat. Di sisi lain, indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun negara berkembang (EDXY) juga tetap kuat.

Baca Juga: Per 1 Juli 2026, Pembelian Valas Tanpa Underlying Jadi US$ 10.000 per Bulan

Kondisi tersebut membuat minat investor global untuk menempatkan dana di negara berkembang belum pulih sepenuhnya. Sebaliknya, investor masih cenderung memilih aset-aset aman (safe haven assets) di negara maju, khususnya Amerika Serikat.

"Akibatnya preferensi penempatan investor global ke negara emerging market belum kuat dan beralih ke aset-aset aman di negara maju khususnya Amerika Serikat," jelas Perry.

Karena itu, Bank Indonesia menilai penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global.

Perry menegaskan kewaspadaan perlu terus dijaga agar stabilitas makroekonomi tetap terpelihara tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik,

"Ini masih dinamis, sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News