KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menanggapi pemberhentian anggota direksi Pertamina. Ia menduga, pencopotan tersebut berkaitan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di area Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa tindakan penggantian direksi tersebut sudah tepat. Menurutnya, layanan publik itu merupakan utama bagi badan usaha milik negara (BUMN) bukan sekedar untung alias berorientasi pada profit, sebab kinerja pelayanan badan usaha milik negara (BUMN). Oleh karenanya, evaluasi menjadi hal yang penting. “Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong, terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris,” kata Mulyanto saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (8/3).
Baca Juga: Keputusan Menteri BUMN Copot Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Mendapat Kritikan Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina nomor SK - 43/MBU/03/2023 tentang pemberhentian anggota direksi perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pertamina, tanggal 8 Maret 2023, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan dengan hormat Dedi Sunardi dari jabatannya sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.
