KONTAN.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rabu (17/9/2025). 

Kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun kini kosong dan meninggalkan tanda tanya publik mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk mengisi posisi strategis tersebut. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum akan langsung menunjuk pejabat definitif, melainkan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) agar roda Kementerian BUMN tetap berjalan. 

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk, karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kemenpora,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Rabu (17/9/2025). 

Ia menambahkan, peluang besar terbuka bagi jajaran wakil menteri (wamen) BUMN untuk ditunjuk sebagai Plt. 

Baca Juga: Daftar Menteri & Wamen Baru Hasil Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid 2, Cek Gajinya

“Kemungkinan dari wamen,” kata dia. 

Tiga Nama Wamen Masuk Bursa 

Saat ini, ada tiga nama wakil menteri yang disebut-sebut berpeluang besar menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri BUMN. 

Nama pertama adalah Kartika Wirjoatmodjo, atau akrab disapa Tiko. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini dikenal sebagai teknokrat dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan. 

Sejak bergabung di Kementerian BUMN, ia membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan perusahaan pelat merah serta perseroan negara. 

Kemudian ada Dony Oskaria. Selain menjabat Wakil Menteri BUMN, ia juga dipercaya sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Dony memiliki pengalaman luas di dunia korporasi, khususnya di sektor pariwisata dan keuangan. 

Baca Juga: Dilantik Menjadi Menpora, Begini Rekam Jejak Erick Thohir di Bidang Olahraga

Nama ketiga adalah Aminuddin Ma’ruf, tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Di Kementerian BUMN, Aminuddin mendapat mandat khusus menangani kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG) serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 

Meski ketiga nama tersebut sudah mencuat, Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani keputusan resmi. 

“Belum, belum tanda tangan,” ujarnya.