KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai penundaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berimbas pada membengkaknya nilai proyek.

"Kalau terus-terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya harus segera diselesaikan," ungkap Erick ditemui di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (3/8).

Erick mengungkapkan, semakin tertundanya suatu proyek berpotensi membuat biaya ikut membengkak. ia mencontohkan proyek MRT yang tertunda selama 20 tahun. Menurutnya, jika proyek dapat dilaksanakan lebih cepat maka biayanya akan lebih murah.

Baca Juga: KAI Dapat Restu PMN Rp 4,1 Triliun untuk Percepat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ia menjelaskan, pembiayaan proyek KCJB sebesar 75% berasal dari pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% sisanya dari equity.

"25% equity dimana Indonesia 55% dan China 45%. Artinya PMN yang mau diberikan itu bagian dari equity karena pinjamannya kan ditambah," jelas Erick.

Erick memastikan sejauh ini belum ada kepastian untuk investor dalam proyek ini.

Sebelumnya, Usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 4,1 triliun telah disetujui Komisi VI DPRI RI. PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, dukungan ini sangat penting bagi KAI untuk menjalankan penugasan dari pemerintah yaitu menyelesaikan proyek KCJB melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), di tengah tantangan yang masih dilalui yakni pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Baca Juga: Penambahan Biaya Kereta Cepat Masih Dinegosiasikan

"KAI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. KAI berkomitmen untuk menuntaskan penugasan ini dengan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) guna memberikan layanan transportasi kereta cepat yang akan hadir pertama kali di Indonesia ini,” kata Joni, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi