KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, pihaknya menargetkan Proyek Lintas Rel Terpadu atau LRT Jabodebek, dan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) rampung akhir tahun ini. 

Kata Erick, saat ini proyek LRT Jabodetabek yang sudah dimulai sejak 2015 itu, telah rampung  80%. Sementara, progress proyek KCIC telah mencapai sekitar 78%.

“Jadi proyek-proyek ini banyak pihak pesimis. Tapi alhamdulilah dengan support diberikan anggota dewan dan Kementerian terkait dan Kemenkeu proyek bisa jalan dan diselesaikan tahun 2022 dan akhir tahun 2021. Ini prestasi luar biasa, harus jadi legacy untuk kita semua yang kami coba untuk selesaikan hal ini," kata Erick saat Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7). 

Sementara itu, Erick mengaku dalam pelaksanaannya percepatan penyelesaian kedua proyek itu didorong oleh pendanaan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PNM) sekitar Rp 6,9 triliun antara lain sebanyak Rp 2,7 triliun untuk proyek LRT, dan pemenuhan base equity KCIC sebesar Rp 4,3 triliun.

Baca Juga: Penerbitan surat utang PTPP oversubscribed tiga kali

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan untuk LRT Jabodebek terdapat kendala, yakni ada bagian depo yang membuat lambat. 

“Tetapi delivery dari kereta dan pembangunan lintasan kereta dari Cibubur maupun dari Bekasi mencapai landmark di Sudirman sudah 90% selesai. Beberapa stasiun sedang kami selesaikan. Namun yang agak lama Depo bekasi, sebab waktu itu pembebasan (lahan) terlambat dan menimbulkan peningkatan biaya proyek Rp 2,7 triliun dan saat ini telah di audit oleh BPKP,” kata Toko sapaannya dalam kesempatan yang sama, Kamis (8/7). 

Lebih lanjut Tiko mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait, LRT juga telah diatur jika teejadi kerteelambatan pembangunan terkait masalah pembebasan lahan maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Bahkan saat ini, BUMN tengah mengajukan pengajuan tambahan (anggaran) untuk proyek KCIC dan LRT di tahun 2021 dan 2022. 

“Jika terjadi keterlambatan sebab pembebasan lahan, maka itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mendatangkan ekuitas kepada KAI dan kami sudah ajukan dan rasanya sudah disepakati oleh Kemenkeu untuk penambahan Rp 2,7 triliun dalam rangka pemenuhan ekuitas LRT," kata Tiko.

Selanjutnya: Utang 4 BUMN Karya ini capai puluhan triliun jadi alasan pemerintah beri PMN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli