KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, terdapat gap sebesar Rp 20,81 triliun antara usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023.

Gap tersebut berbeda dengan yang telah diajukan sebesar Rp 67,82 triliun, dengan PMN yang telah disetujui pada Nota Keuangan 2023 sebesar Rp 41,31 triliun, ditambah cadangan investasi Rp 5,7 triliun.

Misalnya saja PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) yang diusulkan Rp 30,56 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), baru disetujui Rp 28,90 triliun. Lalu PMN untuk In Journey, menurutnya belum ada keputusan dari jumlah usulan PMN yang dibutuhkan sebanyak Rp 7,50 triliun.

Baca Juga: Kementerian BUMN Ajukan PMN Tambahan Sebesar Rp 7,88 Triliun untuk 6 BUMN

PMN tersebut sebenarnya untuk pengembangan lima destinasi wisata yang ada di Bali, Labuan Bajo, Manado, NTT dan lain-lain. 

“Sampai hari ini belum ada keputusan jadi masih nol,” tutur Erick saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (8/9).

Kemudian, PMN untuk PMN untuk Defend ID yang sebelumnya diusulkan Rp 3 triliun baru disetujui Rp 1,75 triliun. PMN ini rencananya digunakan untuk penugasan pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi.

Selanjutnya, untuk AirNav yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 790 miliar, baru disetujui Rp 660 miliar. Menurutnya PMN untuk AirNAv sangat penting, sebab akan digunakan untuk perbaharuan alat.

“Apalagi kita sudah ada kerja sama regional dengan Singapura, tidak mungkin kita tidak memperbaiki sistem dari radar kita secara menyeluruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, PMN untuk PT PLN sebenarnya sudah disetujui seluruhnya sebesar Rp 10 triliun. Meski begitu, terdapat beberapa BUMN yang belum disetujui nominal PMN-nya oleh Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Merestui PMN bagi PLN Rp 5 Triliun

Di antaranya, untuk Injourney yang sebesar Rp 7,5 triliun, Indonesia Financial Group (IFG) diusulkan sebesar Rp 6 triliun, Reasuransi sebesar Rp 3 triliun, ID FOOD sebesar Rp 2 triliun, PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun, serta Perum Damri sebesar Rp 870 miliar. 

Menurutnya, beberapa pengajuan PMN tersebut seluruhnya belum mendapat persetujuan.

“Jadi total yang kemarin disetujui Rp 41,31 triliun, tetapi kami sedang mendorong dan sepertinya ada jalan keluar dari cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp 5,7 triliun Jadi totalnya Rp 47 triliun,” imbuh Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi