Erick Thohir Tidak Akan Tolerir Kasus Korupsi di Dana Pensiun BUMN



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong transformasi dana pensiun (dapen) BUMN. Ia ingin dapen BUMN juga mengikuti jejak kesuksesan transformasi BUMN lainnya.

“Ini yang menjadi perhatian khusus buat kami ketika kita bicara dengan dapen BUMN, di mana BUMN sudah bermigrasi ke arah yang baik. Terbukti dividen kepada negara merupakan tertinggi sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (10/5).

Erick menyampaikan keuntungan BUMN pun terus melesat menjadi Rp 303 triliun pada 2022 atau jauh lebih tinggi dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 124 triliun atau 2020 yang hanya Rp 13 triliun.


"Yang saya pastikan, kondisi BUMN lebih sehat. Kalau sehat konteksnya berarti karyawan BUMN yang merupakan masa depan juga harus sehat, jangan sampai ya nanti ketika mereka pensiunan hak-haknya tidak didapatkan," katanya.

Baca Juga: Dapen BUMN yang Bermasalah Butuh Tambahan Modal Rp 12 Triliun

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Berdasarkan data Kejagung, kasus korupsi yang terjadi dalam dapen Pelindo sudah terjadi cukup lama dan terus berulang.

Erick menyebutkan, sejumlah tersangka yang disampaikan Kejagung mulai dari periode 2011-2016, 2008-2014, 2012-2017, dan 2005-2019, saat dirinya belum menjabat sebagai Menteri BUMN.

"Jadi ini hal-hal yang memang sudah terjadi berulang-ulang, ini yang memang menjadi perhatian buat kita untuk memastikan hak yang mendapatkan, harus diproteksi dan kami di BUMN harus menjadi solusi dan solusi kepastian orang mendapatkan haknya. Solusi program bersih-bersih itu nyata," imbuhnya.

Erick menambahkan, pihaknya terus mendorong transformasi dana pensiun dapat terjadi dalam tiga tahun ke depan secara bertahap. Hal ini akan disesuaikan dengan kemampuan BUMN tersebut dalam memastikan memiliki pendanaan yang cukup.

"Inilah saya mengingatkan seluruh rekan-rekan pimpinan di BUMN bahwa saya memegang penuh dan tidak mentoleransi ada kejadian korupsi seperti ini," tegasnya.

Baca Juga: Dana Pensiun BUMN Butuh Tambahan Modal Rp 12 Triliun, Dapat Dari Mana?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat