KONTAN.CO.ID - BRUSSELS/WASHINGTON. Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa akan mengusulkan pembekuan proses ratifikasi perjanjian perdagangan Uni Eropa (UE) dengan Amerika Serikat (AS). Pembekuan dilakukan hingga Uni Eropa menerima rincian dari pemerintahan Presiden Donald Trump tentang kebijakan perdagangannya.

Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Parlemen UE, mengatakan, dia akan mengusulkan penangguhan pemungutan suara untuk menyetujui apa yang disebut Perjanjian Turnberry pada pertemuan darurat, Senin (23/2/2026). "Penangguhan diambil sampai kita memiliki penilaian hukum yang komprehensif dan komitmen yang jelas dari AS," kata Lange, dikutip Bloomberg, Minggu (22/2/2026) waktu setempat.

Petinggi Eropa menegaskan, mereka membutuhkan kejelasan penuh tentang langkah-langkah apa yang akan diambil AS sekarang. “Kesepakatan adalah kesepakatan. Sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat, Uni Eropa mengharapkan AS menghormati komitmennya yang tercantum dalam Pernyataan Bersama, sama seperti Uni Eropa yang berpegang teguh pada komitmennya,” kata komisi tersebut dalam pernyataan resmi, Minggu (22/2/2026).

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Swiss Bersiap Hadapi Tarif AS yang Berpotensi Jadi Permanen

Sekadar mengingatkan, Komite Parlemen UE juga pernah membekukan proses persetujuan tarif, setelah Trump mengancam akan mencaplok Greenland. Kesepakatan yang dicapai musim panas lalu antara Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan memberlakukan tarif 15% pada sebagian besar ekspor Uni Eropa ke AS, juga menghapus tarif bagi barang-barang asal AS yang masuk ke blok tersebut. AS juga akan terus memberlakukan tarif 50% pada impor baja dan aluminium Eropa.

Blok tersebut menyetujui kesepakatan yang timpang ini dengan harapan menghindari perang dagang besar-besaran dengan Washington dan mempertahankan dukungan keamanan AS, khususnya terkait Ukraina. Parlemen telah berupaya meratifikasi perjanjian tersebut pada Maret.

Tapi, Jumat lalu (20/2/2026), Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tarif tidak sah. Menyusul putusan tersebut, Trump mengatakan akan memberlakukan tarif global 10% untuk mempertahankan langkah-langkah perdagangan protektif terhadap seluruh dunia. Di Sabtu (21/2/2026), Trump kembali menaikkan tarif menjadi 15%.

Baca Juga: Gejolak Tarif AS Picu Desakan Tunda Voting Perjanjian Dagang UE-AS

Tarif baru tersebut akan didasarkan pada Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, yang memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan mereka sedang menganalisis apakah kesepakatan perdagangan Uni Eropa-AS masih berlaku. "Orang bisa saja meragukan hal itu," kata Barrot dalam wawancara dengan France Inter, Minggu (22/2/2026).

Selain Eropa, India juga tengah mengkaji rencana serupa. Di New Delhi, para pejabat menyebutkan alasan serupa untuk India menunda pembicaraan di AS minggu ini tentang finalisasi kesepakatan perdagangan sementara.

Baca Juga: India Tunda Pembicaraan Dagang dengan AS Usai Putusan MA soal Tarif Trump

Para pejabat senior AS sejauh ini menegaskan, keputusan Mahkamah Agung AS tidak akan membatalkan kesepakatan yang telah dinegosiasikan dengan mitra AS. Pemerintahan Trump berupaya mempertahankan kebijakan perdagangan tersebut.

Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, dalam wawancara di acara Face the Nation di CBS, Minggu (22/2/2026), menegaskan, kesepakatan yang telah dibuat tetap berlaku. “Kami ingin mereka memahami bahwa kesepakatan ini akan menjadi kesepakatan yang baik, kami berharap mitra kami juga mendukungnya,” kata Greer.

Terkait rencana Uni Eropa membekukan kesepakatan tarif, Greer mengatakan ia telah berbicara dengan rekan dari Uni Eropa. Ia juga menegaskan akan berbicara dengan pejabat mitra dagang utama AS lainnya untuk meyakinkan mereka.

Baca Juga: Ancaman Tarif AS, India & Brasil Balas dengan Kenaikan Dagang

Greer juga mengisyaratkan, mitra dagang AS tidak boleh mengharapkan keringanan tarif berdasarkan putusan Mahkamah Agung. “Kenyataannya adalah, kami ingin mempertahankan kebijakan yang kami miliki,” kata Greer di acara This Week yang ditayangkan ABC.

Selanjutnya: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Palangkaraya Hari Ini Senin (23/2)

Menarik Dibaca: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Palangkaraya Hari Ini Senin (23/2)